Kampung Bahari Digerebek Berulang, Mengapa Jaringan Narkoba Tak Kunjung Hilang?

Suara.com - Penangkapan Muhammad Ridwan alias Bos Gendut di sebuah klinik kecantikan kawasan Mangga Besar, Jakarta Barat, menjadi babak baru perang panjang melawan peredaran narkoba di Kampung Bahari, Tanjung Priok, Jakarta Utara.

Ridwan bukan sekadar pengedar. Ia merupakan buronan BNN sejak November 2025 dalam kasus kepemilikan 98 kilogram sabu. Dari pengembangan kasus, BNN menyita uang tunai sekitar Rp1,27 miliar dan sejumlah aset yang ditaksir mencapai Rp39,9 miliar, termasuk kendaraan, emas batangan dan senjata.

Namun, penangkapan bandar besar tersebut justru memunculkan pertanyaan yang lebih besar: mengapa jaringan narkoba di Kampung Bahari tetap bertahan meski kawasan itu berulang kali digerebek?

Pengamat kepolisian dari Institute for Security and Strategic Studies (ISSES), Bambang Rukminto, menilai kondisi tersebut menunjukkan bahwa penindakan taktis belum otomatis menghasilkan keberhasilan strategis.

“Penggerebekan adalah instrumen, bukan strategi,” kata Bambang kepada Suara.com.

Dari Penggerebekan ke Pembongkaran Jaringan

Penangkapan Ridwan memperlihatkan perubahan pendekatan. BNN tidak sekadar melakukan razia, tetapi terlebih dahulu membuntuti target hingga akhirnya menangkapnya saat berada di sebuah salon kecantikan.

“Yang bersangkutan kami berhasil tangkap di salah satu salon kecantikan,” kata Direktur Penindakan dan Pengejaran Deputi Bidang Pemberantasan BNN RI, Brigjen Roy Hardi Siahaan.

Setelah ditangkap, Ridwan kemudian dibawa untuk menunjukkan lokasi penyimpanan barang bukti yang berkaitan dengan jaringannya di Kampung Bahari.

Baca Juga: Pramono Dukung Penuh BNN Sikat Bandar Narkoba di Kampung Bahari: Kami Support Sepenuhnya

Operasi tersebut tidak berjalan mulus. Saat petugas hendak masuk ke kawasan tersebut, mereka mendapat perlawanan. Seorang anggota polisi dilaporkan terluka.

Dari pengembangan kasus, aparat kembali menemukan narkotika, senjata api, peluru, senjata tajam, uang tunai, kendaraan dan sejumlah barang lainnya.

BNN juga mendalami dugaan tindak pidana pencucian uang dengan nilai aset sekitar Rp39,9 miliar.

Bagi Bambang, pola tersebut justru lebih penting dibanding sekadar menambah daftar orang yang ditangkap.

Menurut dia, pemberantasan narkoba harus bergerak dari street-level enforcement atau penindakan terhadap pelaku lapangan menuju pembongkaran struktur jaringan.

Caranya dengan mengejar pengendali, pemasok, jalur distribusi, sumber pembiayaan, aliran uang dan aset hasil kejahatan, sekaligus mencegah munculnya jaringan baru.

Ukuran yang lebih tepat adalah sejauh mana polisi dan BNN mampu bergerak dari street-level enforcement menuju pembongkaran struktur jaringan.

Kampung Bahari Sudah Berulang Kali Digerebek

Persoalan tersebut menjadi penting karena Kampung Bahari bukan pertama kali menjadi sasaran operasi narkoba.

Pada Mei 2025, polisi menyisir kawasan tersebut setelah menerima laporan pengeroyokan. Sembilan orang diamankan dan delapan di antaranya dinyatakan positif narkoba.

Polisi juga menemukan sabu, timbangan, senjata tajam, airsoft gun dan uang tunai Rp57 juta yang diduga berkaitan dengan perdagangan narkoba.

Enam bulan kemudian, November 2025, BNN bersama Polri kembali menggerebek dua lokasi yang disebut sebagai sarang peredaran narkoba.

Sebanyak 18 orang diamankan. Dari lokasi itu, petugas menyita sabu, ekstasi, bong dan perlengkapan lain.

Operasi tersebut juga mendapat perlawanan. Petugas disebut diserang menggunakan samurai, kembang api dan mercon.

Saat itu BNN menyatakan masih mengembangkan kasus dan mengejar sejumlah target. Salah satunya kemudian mengarah kepada Ridwan alias Bos Gendut.

Kini, pada Agustus 2026, Ridwan berhasil ditangkap.

Rangkaian tersebut menunjukkan bahwa penggerebekan sebelumnya bukan berarti tidak menghasilkan penindakan. Namun, fakta bahwa jaringan masih beroperasi menunjukkan adanya persoalan yang lebih dalam.

Bambang menilai penggerebekan berulang dapat menjadi indikasi network disruption atau pemutusan jaringan belum tuntas.

Meski begitu, kondisi tersebut tidak serta-merta membuat operasi sebelumnya dapat disebut gagal.

“Jumlah tersangka dan barang bukti tidak boleh menjadi indikator utama keberhasilan. Keduanya adalah output penindakan,” katanya.

Hal serupa disampaikan pakar hukum pidana Universitas Tarumanegara, Hery Firmansyah. Menurutnya, efektif atau tidaknya pengendalian peredaran narkotika tidak bisa dinilai dari satu momen.

“Sebab, kerja panjang pemberantasan peredaran gelap narkotika memiliki banyak faktor terutama ‘pelindung’ transaksi yang berasal dari oknum nakal penegak hukum harus terlebih dahulu dipastikan dipangkas habis,” kata Hery kepada Suara.com.

Menurut Hery, jaringan narkoba memiliki nilai ekonomi yang besar sehingga mampu terus menarik orang untuk terlibat.

Karena itu, aparat harus memastikan jaringan benar-benar dilumpuhkan, termasuk menelusuri pihak-pihak yang memungkinkan transaksi narkoba terus berjalan.

“Apa yang dilakukan oleh aparat saat ini tidak salah juga untuk diapresiasi tapi bukan berarti perang terhadap narkoba sudah selesai,” ujarnya.

Mengapa Jaringan Bisa Tumbuh Lagi?

Menurut Bambang, jaringan narkoba tidak hanya ditopang oleh bandar dan pengedar. Ada ekosistem yang membuat bisnis tersebut mampu bertahan.

Di dalamnya terdapat pemasok, jalur distribusi, pembiayaan, pasar pengguna hingga mekanisme regenerasi anggota jaringan.

Selama mata rantai tersebut tidak diputus secara menyeluruh, penangkapan sejumlah pelaku hanya akan menciptakan ruang bagi pemain baru.

“Kalau pemasok, bandar, sumber pembiayaan, jalur distribusi, pasar pengguna serta mekanisme regenerasi jaringan tidak diputus, maka jaringan akan kembali tumbuh,” ujarnya.

Karena itu, operasi di Kampung Bahari seharusnya tidak berhenti pada pertanyaan berapa orang yang ditangkap atau berapa banyak narkotika yang disita.

Pertanyaan yang lebih penting adalah apakah setelah operasi tersebut pemasok kehilangan akses, bandar kehilangan modal, jalur distribusi terputus, aset hasil kejahatan disita dan pengguna berkurang.

Bukan Sekadar Persoalan Polisi

Bambang juga mengingatkan agar Kampung Bahari tidak hanya dilihat sebagai persoalan penegakan hukum.

Kepadatan kawasan, kerentanan sosial-ekonomi, terbatasnya kesempatan ekonomi, solidaritas kelompok dan lemahnya ketahanan sosial dapat menciptakan lingkungan yang memungkinkan bisnis narkoba bertahan.

Karena itu, polisi dan BNN tidak bisa bekerja sendiri.

Pemberantasan jaringan harus berjalan bersama program pemerintah di bidang pendidikan, pekerjaan, kesehatan, layanan sosial, pemberdayaan pemuda dan perbaikan lingkungan.

“Masyarakat harus ditempatkan sebagai bagian dari solusi, bukan hanya sebagai objek operasi,” katanya.

Bos Gendut Ditangkap, Perang Belum Selesai

Penangkapan Ridwan menjadi capaian penting karena aparat berhasil mengejar seorang bandar yang menjadi buronan sejak 2025.

Apalagi, pengusutan kasusnya telah berkembang ke dugaan pencucian uang dengan nilai aset puluhan miliar rupiah.

Namun, BNN sendiri masih menyebut terdapat gembong lain yang diduga berada di Kampung Bahari.

Artinya, penangkapan Bos Gendut belum menutup cerita.

Bagi Bambang, Kampung Bahari seharusnya menjadi ujian terhadap efektivitas model pemberantasan narkoba.

Operasi tidak boleh berhenti pada disrupt, tetapi harus dilanjutkan dengan dismantle, prevent, dan recover: mengganggu jaringan, membongkar struktur dan pembiayaannya, mencegah regenerasi, lalu memulihkan ketahanan masyarakat.

Keberhasilan menurut Bambang bukan ketika aparat mampu berkali-kali kembali menggerebek Kampung Bahari.

Melainkan ketika aparat datang kembali dua tahun kemudian dan narkoba sudah tidak lagi menjadi bagian dari ekonomi maupun kehidupan sosial kawasan tersebut.

Dengan ukuran itu, penangkapan Bos Gendut bukan garis akhir perang narkoba di Kampung Bahari.

Justru, dari penangkapan seorang bandar besar itulah pekerjaan yang lebih sulit dimulai: memutus jaringan hingga ke akar dan memastikan tidak tumbuh kembali.