Disorot Jadi Biang Polusi Jakarta, Banten Siapkan Langkah Tekan Emisi PLTU Suralaya

Suara.com - Gubernur Banten Andra Soni merespons sorotan terhadap aktivitas Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Suralaya di Kota Cilegon yang disebut berkontribusi terhadap pencemaran udara di Jakarta.

Andra mengakui keberadaan sejumlah pembangkit listrik di wilayah Banten memang berpotensi menimbulkan dampak terhadap kualitas udara.

Karena itu, Pemprov Banten menyiapkan sejumlah langkah untuk menekan emisi, termasuk mendorong peralihan menuju energi terbarukan.

"Ya, saya pikir ada pencemaran udara, ada beberapa pembangkit di tempat kita, dan ini harus menjadi perhatian kita semuanya," kata Andra di Tangerang, Jumat (21/8/2026).

Menurut Andra, transisi energi menjadi salah satu langkah strategis yang perlu dipercepat untuk mengurangi dampak emisi dari pembangkit berbahan bakar batu bara.

Selain mendorong transisi energi, Pemprov Banten akan memperkuat pengawasan serta koordinasi lintas sektor untuk menekan emisi dan pencemaran udara.

"Langkah strategis jangka panjang difokuskan pada percepatan transisi penggunaan energi baru terbarukan," katanya.

Pengawasan kualitas lingkungan juga akan ditingkatkan, terutama di tengah kondisi cuaca kering yang berlangsung saat ini. Pemprov Banten akan berkoordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan untuk merumuskan langkah pengendalian emisi.

"Kita akan terus berkoordinasi dengan berbagai pihak terkait dengan bagaimana menurunkan emisi dan pencemaran," tuturnya.

Baca Juga: Bantu Korban Gempa NTT, Pemprov DKI Kumpulkan Donasi Rp5,8 Miliar

Suralaya Jadi Sumber Emisi Jakarta

Sorotan terhadap PLTU Suralaya sebelumnya disampaikan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung.

Ia menyebut aktivitas industri di kawasan sekitar Jakarta, termasuk PLTU Suralaya di Cilegon, menjadi salah satu sumber emisi yang perlu dikendalikan.

Pramono menilai persoalan polusi udara Jakarta tidak bisa hanya dibebankan pada sektor transportasi. Industri di wilayah penyangga yang masih menggunakan batu bara juga dinilai turut memberikan kontribusi terhadap tingginya emisi.

"Problemnya bukan hanya semata-mata transportasi di Jakarta. Ada persoalan-persoalan lain, misalnya pembakaran industri-industri di sekitar Jakarta, salah satunya yang terkenal adalah Suralaya, yang menggunakan bahan bakar tidak ramah lingkungan," ungkapnya.

Menurut Pramono, berbagai upaya Pemprov DKI menekan emisi dari sektor transportasi tidak akan maksimal jika sumber pencemaran dari wilayah aglomerasi tidak ikut dikendalikan.

Karena itu, ia mendorong adanya koordinasi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat untuk mengatur industri di kawasan penyangga Jakarta yang masih menggunakan bahan bakar batu bara.

"Saya sebagai Gubernur Jakarta berharap ada koordinasi dengan pemerintah pusat agar yang memberikan kontribusi menyebabkan emisi yang masih tinggi itu bisa diatur bersama-sama," pungkasnya. (Antara)