Kalimantan Kembali Terbakar, Malaysia Mulai Terganggu: Hantu Krisis Asap 1998 Muncul Lagi

Laporan David Lamb lebih lanjut menyoroti perihal lemahnya penegakan aturan pemerintah terhadap perusahaan yang memiliki kepentingan di sektor kehutanan.

Ludwig Shindler, ahli manajemen kebakaran asal Jerman yang jadi narasumber laporan itu mengatakan pemerintah sebenarnya memiliki koordinat titik-titik kebakaran.

Namun, menurut dia, penindakan terhadap perusahaan tertentu sulit dilakukan karena adanya perlindungan dari pihak yang memiliki hubungan dengan lingkaran kekuasaan.

"Sebanyak 160 perusahaan Indonesia dituduh bertanggung jawab atas kebakaran pada tahun sebelumnya. Namun, hanya 46 perusahaan yang diperiksa secara menyeluruh dan hanya lima yang akan dituntut," tulis laporan itu.

Kabut Asap 1998 Ancam Negara Tetangga

Menurut laporan itu, dampak kebakaran tidak hanya dirasakan Indonesia.

Jika angin membawa asap ke utara pada April atau Mei, kabut asap berpotensi kembali menyelimuti Malaysia, Singapura, Brunei, dan Filipina.

Kondisi di sejumlah wilayah Kalimantan bahkan sudah mengkhawatirkan.

Kabut asap dilaporkan cukup tebal hingga mengganggu jarak pandang dan menyebabkan sejumlah jalan ditutup.

Baca Juga: Turun Langsung Cek Karhutla di Kalimantan, Prabowo Minta Tindak Tegas Setiap Pelanggar Hukum!

Kota Kuching, Malaysia, juga mencatat indeks polusi udara mencapai 400.

Angka tersebut berada pada tingkat yang sangat berbahaya bagi kesehatan.

Malaysia menjadi salah satu negara yang paling khawatir terhadap kemungkinan terulangnya krisis asap.

Saat itu Malaysia tengah mempersiapkan Commonwealth Games pada September 1998 setelah menginvestasikan sekitar US$520 juta untuk penyelenggaraan ajang tersebut.

Kabut asap tebal dikhawatirkan membuat wisatawan enggan datang dan menimbulkan persoalan kesehatan bagi para atlet serta masyarakat.

Di tahun itu, Menteri lingkungan negara-negara ASEAN dalam pertemuan di Kuching membuat sejumlah langkah pencegahan dan pemantauan disepakati.

"Malaysia diminta meningkatkan pencegahan kebakaran, Singapura memperkuat pemantauan melalui satelit, sedangkan Indonesia didorong untuk meningkatkan upaya pemadaman," tulis laporan LA Times.

"Namun, Indonesia menghadapi keterbatasan besar dalam menangani kebakaran. Upaya membuat hujan buatan menggunakan tiga pesawat dilaporkan tidak membuahkan hasil, sementara jumlah truk tangki pemadam juga terbatas.

Pemerintah kemudian menjalankan program untuk melatih 1.000 tentara sebagai pemadam kebakaran,"

Menariknya laporan media barat di 1998 juga menyoroti perihal kebakaran hutan Kalimantan dengan krisis ekonomi yang terjadi saat itu.

Sejumlah analis politik Barat pada saat itu menilai krisis ekonomi dan kebakaran hutan memiliki persoalan mendasar yang sama, yakni lemahnya penegakan regulasi.

Mereka menilai aturan lingkungan tidak efektif apabila hanya diterapkan kepada masyarakat kecil, sementara perusahaan yang memiliki hubungan dengan elite kekuasaan sulit disentuh.

"Di tengah kondisi tersebut, pemerintah Indonesia memiliki rencana besar untuk mengubah lebih dari 40 juta acre kawasan hutan hujan menjadi lahan pertanian dan permukiman hingga 2020," tulis laporan LA Times.

Selain LA Times, dari penelusuran Suara.com, sejumlah media barat lain yang mengangkat persoalan kebakaran Kalimatan pada 1998 diantaranya, The Washington Post terbit 13 Februari 1998 dengan judul Indonesian Crisis Prompts Fears of New Smoke Pollution.

Lalu ada The Independent terbit 25 Februari 1998 dengan judul Indonesia fires rage out of control.

The Washington Post terbit 15 Februari 1998 memiliki judul Malaysia Asks Indonesia to Put Out Fires.