- Kepala PSAD UII Masduki menyebut pembekuan rekening gerakan kritis mirip taktik rezim otoriter.
- Tindakan pembekuan rekening dan sensor digital mengganggu aktivitas pendanaan serta membatasi penyampaian aspirasi masyarakat sipil.
- Intervensi kepolisian terhadap perbankan berpotensi merusak independensi lembaga serta menurunkan kepercayaan publik.
Menurut dia, intervensi semacam itu seharusnya tidak terjadi karena berpotensi mengganggu independensi lembaga.
"Pertama, ini aneh tindakan ini. Kedua, alasannya apa? Dan yang ketiga kita melihat ini adalah bentuk intervensi yang seharusnya tidak terjadi," tuturnya.
Ia mengingatkan tindakan tersebut juga berpotensi menimbulkan dampak lebih luas terhadap kepercayaan publik kepada sektor perbankan. Terlebih, jika rekening yang terdampak berada di salah satu bank besar nasional.
Masduki meminta aparat dan otoritas politik tidak selalu mencurigai aktivitas publik, khususnya gerakan kritis.
Menurutnya, negara seharusnya memberikan ruang yang cukup bagi warga untuk menyampaikan aspirasi, baik di ruang fisik maupun digital.
"Jadi ini pelajaran besar bagi polisi, bagi otoritas politik kita untuk tidak selalu mencurigai aktivitas publik terutama gerakan kritis, tapi mendukungnya, ya memberi banyak ruang baik itu ruang offline maupun ruang digital," tandasnya.
Ia menambahkan, persoalan tersebut tidak cukup diselesaikan hanya dengan permintaan maaf. Langkah pemulihan kepercayaan publik terhadap lembaga perbankan, kata dia, juga harus menjadi bagian dari penyelesaian.