Gaji 31 Ribu Karyawan Terancam, DPR Desak Piutang PT Pos Rp158 Miliar Segera Cair

Suara.com - Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menerima audiensi perwakilan karyawan PT Pos Indonesia di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (26/8/2026). Dalam audiensi tersebut disoroti kondisi keuangan PT Pos Indonesia yang saat ini tengah mengalami keterpurukan.

Dasco dalam audiensi didampingi Ketua Komisi VI DPR RI Anggia Erma Rini dan Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade.

Anggia usai audiensi menyampaikan bahwa situasi ini memerlukan perhatian serius karena menyangkut nasib puluhan ribu pekerja dan pensiunan.

"Jadi, Pos Indonesia ini kan dalam kondisi yang memang harus diperhatikan, ya. Harus diperhatikan karena ada 31.000 karyawan. ditambah lagi pensiunan itu ada berapa 28.000. Jadi banyak sekali stakeholder yang ada di PT Pos, hajat hidup orang banyak. Dan tadi kita ada, karena kan kondisinya keuangannya enggak ada, lalu kemudian juga mereka butuh untuk ada kepastian bahwa ada gaji nanti paling di tanggal 1 September itu," ujar Anggia.

Ia menjelaskan bahwa salah satu solusi jangka pendek untuk memenuhi hak karyawan adalah dengan mencairkan tagihan piutang PT Pos yang ada di sejumlah instansi pemerintah, terutama Kementerian Sosial (Kemensos).

"Dan mereka punya tagihan sebenarnya, punya tagihan di Kemensos yang tadi Pak Dasco memang selalu memonitor komunikasi kita dengan Danantara, dengan manajemen, dengan para karyawan untuk uang ini segera dicairkan," lanjutnya.

Mengenai besaran dana yang dibutuhkan, Anggia merinci bahwa terdapat dana sebesar Rp158 miliar berdasarkan hasil audit yang seharusnya segera dibayarkan kepada PT Pos. Dana tersebut berasal dari tagihan layanan yang telah diberikan perusahaan kepada negara.

"Total yang harus dibayarkan. Jadi kan itu sebenarnya sebagian tagihan, ya. Tagihannya PT Pos ke Kemensos itu 158. 158 itu hasil audit. Mereka catatannya sebenarnya 200 something, tetapi hasil audit itu 158 miliar. Yang itu nanti dipakai buat membayar gaji karyawan. Dan selain itu juga ada tagihan di Bulog, ada tagihan juga di Peruri juga," paparnya.

Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini juga mengungkapkan bahwa pimpinan DPR RI telah bergerak cepat berkomunikasi dengan Kementerian Keuangan guna memastikan anggaran tersebut cair dalam waktu dekat.

Baca Juga: DPR Enggan Buru-buru Sikapi Penjualan KRI Ki Hajar Dewantara

"Secepatnya. Minggu ini, secepatnya. Tadi Pak Dasco langsung telepon Kemenkeu juga karena sebenarnya surat permintaannya itu sudah tanggal 12 Agustus yang lalu. kita, saya, kami di Komisi VI juga sudah pantau juga itu 12 Agustus itu sudah ada dan mestinya sih secepatnya karena ini menyangkut hajat hidup orang banyak, menyangkut gaji, menyangkut keluarga mereka. Dan itu tagihan, itu utang. Bukan talangan, jadi itu utang," tegas Anggia.

Anggia mengingatkan bahwa di usianya yang ke-281 tahun, PT Pos Indonesia sebagai aset kekayaan negara harus segera diselamatkan melalui langkah-langkah penyehatan bisnis yang komprehensif.

"Memang Pos ini sebenarnya kan jadi bisnis atau ya bisnis masa depan, bisnis logistik masa depan yang memang harus disehatkan. Dan kita sudah punya komitmen untuk bareng-bareng bisa membuat PT Pos Indonesia menjadi lebih berjaya lagi. Karena hari ini, ini nih ulang tahun PT Pos Indonesia yang ke-281 tahun. Jadi sudah tua banget dan menjadi kekayaan negara. Makanya kemudian pimpinan tadi Pak Dasco minta untuk segera diurai dan diselesaikan penyehatan PT Pos dan menyelamatkan PT Pos," pungkasnya.