- Menko PM Abdul Muhaimin Iskandar mengapresiasi penanganan kemiskinan ekstrem progresif oleh Gubernur Jateng Ahmad Luthfi di Surakarta, Jumat, 4 September 2026.
- BPS mencatat tingkat kemiskinan Jawa Tengah turun konsisten dari 11,8 persen pada 2021 menjadi 9,21 persen pada Maret 2026.
- Gubernur Ahmad Luthfi menerapkan pendekatan pemerintahan kolaboratif dan pemberdayaan berkelanjutan untuk mengentaskan kemiskinan masyarakat Jawa Tengah.
Penguatan kemandirian masyarakat turut ditopang penciptaan lapangan kerja. Realisasi investasi Jawa Tengah pada 2025 mencapai sekitar Rp110 triliun dan menyerap 257 ribu tenaga kerja.
Pemprov Jateng selanjutnya memperkuat intervensi berdasarkan karakteristik wilayah, terutama di perdesaan. Daerah pesisir, kawasan pertanian dan lahan kering, serta wilayah perbukitan mendapatkan penanganan berbeda agar program semakin tepat sasaran.
“Kebijakan kita (harus) bergeser, tidak hanya bantuan sosial, tapi harus kepada pemberdayaan yang berkelanjutan. Di antaranya adalah bagaimana masyarakat kita mempunyai daya saing terkait dengan potensi wilayah masing-masing,” kata Luthfi.
Pada 2026, Pemprov Jawa Tengah mengalokasikan anggaran sekitar Rp2,65 triliun untuk penanganan kemiskinan.