- AHY ingatkan kekuasaan bukan milik seseorang dan punya batas waktu.
- Fasilitas negara dilarang dipakai untuk kepentingan politik praktis.
- TNI, Polri, dan ASN diminta tetap profesional dan netral.
Suara.com - Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) melontarkan peringatan keras soal penggunaan kekuasaan dan fasilitas negara. Di tengah dinamika politik nasional, AHY mengingatkan bahwa jabatan pemerintahan bukanlah kekuasaan yang bisa dimiliki selamanya.
Pesan tersebut disampaikan AHY dalam pidato politik memperingati HUT ke-25 Partai Demokrat di Kantor DPP Partai Demokrat, Jakarta, Sabtu (5/9/2026) malam.
AHY menegaskan setiap jabatan memiliki masa bakti dan pada hakikatnya merupakan amanah yang diberikan rakyat. Karena itu, kekuasaan tidak boleh digunakan secara berlebihan ataupun diarahkan untuk kepentingan politik tertentu.
Menurut AHY, demokrasi yang sehat bukan hanya membutuhkan pemerintahan yang kuat dan efektif, tetapi juga pemerintahan yang mau menerima kritik dan masukan dari masyarakat.
"Demokrasi yang sehat membutuhkan pemerintahan yang kuat dan efektif, sekaligus terbuka terhadap kritik, menghormati perbedaan, menjunjung hukum, dan selalu siap mempertanggungjawabkan setiap keputusan kepada rakyat," ujar AHY.
AHY bahkan secara khusus mengingatkan aparatur negara, mulai dari TNI, Polri hingga aparatur sipil negara (ASN), agar tetap menjaga profesionalisme.
Ia menyoroti potensi penggunaan fasilitas negara untuk kepentingan politik praktis. Menurutnya, fasilitas yang berasal dari negara semestinya digunakan untuk kepentingan masyarakat, bukan untuk menguntungkan kelompok atau peserta politik tertentu.
"Fasilitas negara harus digunakan untuk kepentingan rakyat, bukan untuk kepentingan politik praktis. Setiap peserta Pemilu harus memperoleh perlakuan yang adil," tegas AHY.
Pernyataan tersebut menjadi sorotan karena penggunaan sumber daya dan fasilitas negara untuk kepentingan politik berpotensi mengganggu prinsip kesetaraan dalam kontestasi demokrasi.
AHY juga menekankan pentingnya akuntabilitas pemerintah. Setiap keputusan yang diambil penguasa, menurut dia, harus dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat.
Dalam pidatonya, AHY turut merefleksikan pengalaman Partai Demokrat yang pernah berada di dalam maupun di luar pemerintahan.
Ia merujuk pada masa kepemimpinan Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sebagai salah satu pengalaman penting mengenai pergantian kekuasaan secara damai.
Bagi AHY, transisi kekuasaan yang berlangsung secara tertib merupakan salah satu indikator kematangan demokrasi. Sebaliknya, upaya mempertahankan kekuasaan dengan mengabaikan prinsip demokrasi justru dapat menjadi ancaman bagi kualitas pemerintahan.
"Kekuasaan bukan milik seseorang untuk selamanya, kekuasaan adalah amanah rakyat yang memiliki batas waktu," kata AHY.
AHY pun mengingatkan para pemegang kekuasaan agar tidak terlena dengan jabatan. Sebab, kekuasaan memiliki siklus, sementara pertanggungjawaban kepada rakyat tidak berhenti ketika masa jabatan berakhir.
"Para pejuang Demokrat di seluruh tanah air, kekuasaan datang dan pergi, jabatan ada waktunya, Pemilu memiliki siklusnya, tetapi tanggung jawab kepada rakyat tidak pernah selesai," pungkasnya.