- Badan Gizi Nasional menutup sementara 1.999 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi karena mayoritas dapur belum memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi.
- Iman Permana dari UMY menyatakan penutupan tersebut mencerminkan kegagalan perencanaan awal akibat audit dilakukan setelah dapur beroperasi.
- Pemerintah didorong melakukan evaluasi menyeluruh serta memastikan perbaikan fasilitas fisik sebelum dapur diizinkan beroperasi kembali.
Suara.com - Dosen Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan (FKIK) Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Iman Permana, menyoroti penutupan sementara 1.999 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) oleh Badan Gizi Nasional (BGN) beberapa waktu lalu.
Adapun langkah penghentian itu berawal dari temuan lapangan yang menunjukkan mayoritas dapur penyedia belum mengantongi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).
Menurut Iman hal ini sebagai bentuk kegagalan perencanaan pembentukan dapur makan bergizi gratis (MBG) sejak awal.
"Persoalannya bukan hanya sistem pengawasan karena pengawasan sebenarnya sudah berjalan. Kondisi ini juga mencerminkan kegagalan perencanaan pembentukan SPPG secara utuh sejak awal. Ketika saya terlibat dalam audit, SPPG tersebut sudah beroperasi. Mengapa auditnya baru dilakukan belakangan?" kata Iman dikutip, Rabu (16/9/2026).
Iman menilai persyaratan pendirian, audit, dan mekanisme pengawasan seharusnya dipastikan sebelum SPPG beroperasi. Audit yang baru dilakukan setelah dapur berjalan berisiko menemukan persoalan yang sulit diperbaiki, terutama apabila menyangkut desain bangunan dan fasilitas fisik.
"Misalnya, terdapat standar yang harus dipenuhi untuk fasilitas fisik. Apabila dapur sudah telanjur beroperasi, perubahan fasilitas akan sulit dilakukan. Karena itu, penutupan merupakan langkah yang perlu segera diambil apabila kondisi tersebut telah terjadi. Selanjutnya, hasil audit harus menjadi dasar perbaikan," tegasnya.
Kelayakan bangunan, kesiapan pengelola, dan penerapan standar sanitasi, menurut Iman, harus menjadi bagian dari persyaratan awal. Jika fasilitas tidak dirancang sesuai standar, perbaikannya dapat membutuhkan perubahan besar ketika dapur telah beroperasi.
Iman menegaskan penutupan sementara tidak cukup apabila hanya berujung pada pemenuhan dokumen administratif. Pemerintah perlu memastikan hasil audit diterapkan melalui perbaikan fasilitas dan pemantauan lanjutan sebelum dapur kembali diizinkan beroperasi.
"Setelah ditutup, SPPG harus diaudit kembali dan diperbaiki sesuai dengan hasil audit. Pemerintah kemudian perlu memantau apakah perbaikan tersebut benar-benar telah dilakukan," ujarnya.
Pengawasan berkelanjutan tetap dibutuhkan selama SPPG beroperasi. Namun, pengawasan tidak dapat menggantikan kesiapan bangunan, sumber daya manusia, dan prosedur kerja yang semestinya dipenuhi sejak awal.
Iman mendorong evaluasi menyeluruh terhadap mekanisme pembentukan SPPG, mulai dari persyaratan pendirian dan verifikasi hingga audit serta tindak lanjut.
Temuan ribuan dapur yang belum mendaftarkan SLHS harus menjadi dasar pembenahan tata kelola, bukan sekadar persoalan administratif.
SLHS berkaitan dengan pemenuhan standar higiene dan sanitasi yang penting untuk menjaga keamanan pangan. Maka dari itu, setiap dapur perlu dipastikan memenuhi persyaratan sebelum memproduksi dan mendistribusikan makanan kepada penerima manfaat.
"Karena itu, menurut saya, persoalannya bukan hanya pada pengawasan, tetapi juga pada perencanaan SPPG sejak awal," tambahnya.
Perluasan cakupan MBG, menurut Iman, harus berjalan seiring dengan kesiapan sistem dan keamanan pangan. Penambahan jumlah SPPG tidak seharusnya mendahului pemenuhan standar yang wajib dipenuhi untuk melindungi penerima manfaat.
Penutupan sementara 1.999 dapur MBG menjadi sinyal perlunya evaluasi menyeluruh. Bukan hanya terhadap dapur yang telah beroperasi, tetapi juga terhadap mekanisme perencanaan dan verifikasi setiap SPPG yang akan dibentuk pada masa mendatang.