LRT Kelapa Gading - Manggarai Beroperasi, DPRD DKI Minta Mikrotrans Merambah Perkampungan

Kamis, 17 September 2026 | 11:17 WIB
Penumpang menaiki rangkaian kereta LRT Jakarta di Stasiun LRT Manggarai, Jakarta, Rabu (16/9/2026). [Suara.com/Alfian Winanto]
  • Ketua DPRD DKI Jakarta Suhud Alynudin menuntut penguatan angkutan pengumpan Mikrotrans saat peresmian LRT Kelapa Gading di Stasiun Manggarai pada Rabu, 16 September 2026.
  • DPRD mendesak perluasan trayek Mikrotrans hingga ke perkampungan padat agar masyarakat lebih mudah menjangkau stasiun transportasi massal terdekat.
  • Dewan juga menekankan perlunya penetapan tarif terpadu yang ramah bagi daya beli masyarakat melalui kajian bersama pihak legislatif.

Suara.com - Peresmian LRT Kelapa Gading - Manggarai melahirkan tuntutan penguatan sistem integrasi angkutan umum pengumpan di kawasan permukiman warga.

Ketua DPRD DKI Jakarta Suhud Alynudin menekankan pentingnya keterhubungan antarmoda secara menyeluruh.

Konektivitas transportasi massal modern dinilai belum optimal jika masyarakat di perkampungan padat masih kesulitan menjangkau stasiun terdekat.

“Ya saya kira nanti catatannya adalah, ini kan kami berusaha mengintegrasikan antarmoda. Mungkin catatannya adalah penting juga penopang, apa namanya, Mikrotrans itu, itu semakin menjangkau daerah-daerah kecil gitu ya. Supaya bisa sampai ke sini kan dari kampung-kampung perlu disambung nih. Nah, Mikrotrans itu supaya diperbanyak,“ ujar Suhud usai peresmian LRT Kelapa Gading - Manggarai di Stasiun Manggarai, Jakarta Selatan, Rabu (16/9/2026).

Selain tuntutan perluasan trayek pengumpan, dewan juga menyoroti penentuan tarif terpadu agar ramah bagi daya beli masyarakat urban.

“Diharapkan juga tarif tidak memberatkan. Saya kira dua hal itu yang penting ya, agar integrasi antarmoda ini bisa segera terwujud. Dan juga tarif integrasi itu bisa di apa namanya, diwujudkan, agar masyarakat Jakarta bisa lebih mudah untuk berkendaraan dan tidak menggunakan apa namanya, kendaraan pribadi ya. Kalau misalnya integrasi antarmodanya sudah berjalan dengan baik,“ lanjut Suhud.

Parlemen menghendaki, penetapan tarif tidak diputuskan sepihak oleh operator melainkan wajib melalui kajian bersama perwakilan rakyat.

"Kalau untuk tarif kan itu hasil kajian ya, tentu nanti melibatkan DPRD. Ya mungkin bukan persetujuan ya, tapi memang nanti kami akan kaji bersama, dan tentu ya akan masuk ke DPRD juga, dan tentu hasil dengan melalui pengawasan DPRD,“ kata Suhud.

Besaran nominal tiket yang terjangkau saat ini masih terus digodok bersama para pemangku kepentingan transportasi perkotaan.

Yang pasti, ketersediaan armada Mikrotrans yang masif dan tarif yang murah diyakini menjadi kunci utama dalam memikat warga agar bersedia meninggalkan kendaraan pribadi.

Terkait
Terkini
Lihat Artikel Lainnya

Dapatkan Aplikasi
Suara.com