- Badan Gizi Nasional mencoret 1.653 sekolah dari program MBG.
- Kepala BGN Sudaryono menyatakan penyesuaian dilakukan untuk memprioritaskan wilayah 3T serta daerah dengan stunting tinggi.
- BGN menangguhkan satuan pelayanan yang belum memiliki sertifikat higienitas pangan demi menjaga keamanan dan kualitas makanan.
Suara.com - Badan Gizi Nasional (BGN) mencoret 1.653 sekolah dari daftar penerima manfaat Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Penyesuaian ini dilakukan sebagai bagian dari pembenahan sasaran penerima agar layanan lebih diprioritaskan bagi wilayah yang membutuhkan.
Kepala BGN Sudaryono mengatakan evaluasi penerima manfaat masih berlangsung. Selain daerah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar), layanan MBG akan diarahkan ke wilayah dengan tingkat stunting tinggi.
"Sudah kami umumkan sebanyak 1.653 sekolah ditetapkan tidak lagi menerima MBG dan layanan akan semakin diarahkan ke kelompok yang membutuhkan," ujar Sudaryono dalam Rapat Kerja Komisi IX DPR RI terkait RKA K/L Tahun Anggaran 2027 di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (17/9/2026).
Selain mendata ulang penerima, BGN juga memperketat pengawasan terhadap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Salah satu standar yang ditegakkan adalah Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) untuk memastikan keamanan pangan dalam pelaksanaan MBG.
"Kami tidak ingin mengejar jumlah penerima manfaat dengan mengorbankan kualitas dan keamanan. Oleh karena itu, standar higiene dan sanitasi, SLHS kami tegakkan secara konsisten dan strict, SPPG yang belum memenuhi ketentuan dilakukan suspend sampai dengan syarat dipenuhi," tegasnya.
Sudaryono menambahkan, SPPG yang tidak melakukan perbaikan sesuai ketentuan akan ditutup secara permanen.
Menurutnya, berkurangnya angka penerima dari target awal bukan berarti program MBG dihentikan. Penyesuaian tersebut merupakan bagian dari evaluasi agar perluasan program berjalan lebih terarah dan berkelanjutan.
Ke depan, BGN akan memperluas layanan secara bertahap dengan memprioritaskan wilayah di luar Pulau Jawa dan daerah dengan tingkat stunting tinggi.
Setelah itu, layanan akan diperluas ke wilayah lain di Pulau Jawa yang dinilai membutuhkan.