- Kelompok Houthi menguasai Pelabuhan Mokha di Selat Bab el-Mandeb pada Jumat, 18 September 2026, yang mengancam jalur perdagangan energi global.
- Gangguan distribusi minyak internasional tersebut memicu lonjakan harga yang berdampak langsung pada pembengkakan beban subsidi energi serta inflasi di Indonesia.
- Pemerintah Indonesia didesak memperkuat ketahanan energi melalui diversifikasi, pencarian jalur alternatif, dan peningkatan diplomasi perdamaian internasional.
Suara.com - Eskalasi konflik antara kelompok Houthi dan pasukan pemerintah Yaman yang disokong Arab Saudi di sekitar Laut Merah mengancam stabilitas pasokan energi global.
Penguasaan Pelabuhan Mokha oleh Houthi meningkatkan risiko gangguan lalu lintas di Selat Bab el-Mandeb, jalur krusial yang dilalui sekitar 12 persen perdagangan dunia termasuk pengangkutan minyak mentah dan gas alam cair.
"Penguasaan Pelabuhan Mokha meningkatkan perhatian dunia karena pelabuhan ini sangat penting dari sisi ekonomi maupun politik" kata Guru Besar Ekonomi Politik Internasional Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Faris Al-Fadhat pada Jumat (18/9/2026).
Meskipun kapal tanker tidak harus merapat di Mokha, kontrol pesisir di area vital tersebut memberi Houthi posisi strategis untuk mengawasi hingga merintangi pelayaran.
"Houthi didukung Iran, sedangkan pemerintah Yaman didukung Arab Saudi. Penguasaan pelabuhan ini memberikan sinyal mengenai semakin besarnya pengaruh Iran di kawasan," ucapnya.
Situasi keamanan yang memburuk berpotensi memaksa perusahaan pelayaran mengalihkan rute logistik. Hal itu bisa berdampak langsung pada lonjakan biaya bahan bakar, asuransi, serta pembengkakan ongkos angkut energi global.
Potensi tersendatnya arus distribusi minyak dari kawasan tersebut diprediksi akan merebet pada kenaikan harga minyak internasional secara signifikan.
"Jika jalur perdagangan minyak terganggu, pasokan dunia ikut terpengaruh. Indonesia membeli minyak dari pasar internasional. Jalur yang tersendat dapat memicu kenaikan harga minyak," ujarnya.
Sebagai negara net-importer minyak yang bergantung pada pasar global, Indonesia berada dalam posisi rentan terhadap gejolak harga dan gangguan pasokan impor energi tersebut.
"Misalnya, kita membeli barang dari Jakarta untuk dikirim ke Yogyakarta. Jika ada gangguan di jalan, pasokan barang akan terlambat. Begitu pula dalam perdagangan dunia. Gangguan di wilayah yang dikuasai Houthi dapat menyendat pasokan dan mendorong kenaikan harga," paparnya.
Lonjakan harga minyak mentah internasional memicu tekanan berantai terhadap perekonomian nasional. Mulai dari pembengkakan beban subsidi energi dalam APBN hingga kenaikan biaya logistik.
Dampak dominonya mengintai sektor industri dan barang kebutuhan pokok, di mana masyarakat kelas menengah ke bawah menjadi pihak paling rentan terpukul akibat potensi inflasi.
"Masyarakat kelas menengah ke bawah menjadi kelompok yang paling rentan terdampak. Mereka menggunakan bahan bakar untuk mobilitas sehari-hari. Kenaikan biaya energi pada akhirnya juga dapat memengaruhi pengeluaran rumah tangga," ungkapnya.
"Ketika harga minyak naik, ongkos distribusi meningkat. Akibatnya, harga barang di tingkat konsumen juga berpotensi naik," imbuhnya.
Tingginya ketergantungan pada minyak impor menuntut pemerintah Indonesia mengambil langkah strategis guna memperkuat ketahanan energi nasional.
"Indonesia belum dapat memenuhi kebutuhan minyaknya sendiri. Sebagian kebutuhan minyak nasional masih berasal dari luar negeri sehingga setiap gejolak internasional perlu diantisipasi," tandasnya.
Selain mempercepat diversifikasi energi, pemerintah didesak memaksimalkan jalur dan negara pemasok minyak alternatif serta meningkatkan diplomasi perdamaian di tingkat internasional.
"Indonesia harus aktif di tingkat internasional melalui diplomasi perdamaian. Pemerintah juga perlu memaksimalkan sumber minyak dari negara dan jalur yang relatif aman agar langkah cepat dapat diambil ketika terjadi guncangan pasokan," pungkasnya.