- Koalisi Besar Perjuangan Buruh Indonesia akan menggelar aksi damai di Jakarta pada 24 September 2026.
- Unjuk rasa tersebut dipicu oleh draf RUU Perlindungan Ketenagakerjaan inisiatif DPR RI yang dinilai merugikan kaum pekerja.
- Sekitar 50 ribu buruh dijadwalkan turun ke jalan untuk menuntut regulasi ketenagakerjaan yang berkeadilan dan mensejahterakan pekerja.
Suara.com - Koalisi Besar Perjuangan Buruh Indonesia (KBPBI) memastikan agenda aksi damai di jantung Jakarta pada Kamis (24/9/2026) mendatang akan tetap bergulir.
Kepastian pelaksanaan ditegaskan Ketua Umum Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI) Sunarno saat dikonfirmasi Suara.com pada Selasa (22/9/2026).
“Soal aksi masih sesuai rencana,“ tegasnya.
Aksi turun ke jalan berskala besar ini dipicu draf Rancangan Undang-Undang (RUU) Perlindungan Ketenagakerjaan inisiatif DPR RI yang dinilai belum mengakomodasi hak dasar kaum pekerja.
KBPBI menyoroti klausul krusial yang dinilai merugikan, mulai dari sistem kerja kontrak (PKWT), alih daya (outsourcing), pengupahan, PHK, hingga perlindungan bagi buruh platform dan pekerja rentan.
“Ini sebagai bentuk kontrol dan sikap kritis dari Koalisi Besar Perjuangan Buruh Indonesia,“ kata Sunarno lagi.
Langkah parlemen jalanan juga ditempuh menyusul habisnya tenggat waktu respons konkret yang diberikan perwakilan buruh kepada Panja Komisi IX DPR RI per hari ini.
Sebelumnya, usai Rapat Dengar Pendapat Umum pada Rabu (16/9/2026), Presiden KSPSI Andi Gani Nena Wea mewakili KBPBI telah menegaskan sikap koalisi dalam mengawal regulasi tersebut, lewat penetapan batas perbaikan draf RUU hingga 22 September 2026.
Diperkirakan, 50 ribu buruh dari pelbagai federasi dan konfederasi diperkirakan bakal menyemut dalam aksi Kamis lusa.
Massa rencananya akan memusatkan unjuk rasa di sekitar kawasan Grand Indonesia, Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat.
Para peserta aksi dijadwalkan mulai bergerak dari titik kumpul di sekitar Semanggi dan Jalan Jenderal Sudirman menuju arah Bundaran Hotel Indonesia sekitar pukul 11.00 WIB hingga selesai.
Melalui aksi ini, kaum buruh mendesak DPR RI dan pemerintah segera mengesahkan regulasi ketenagakerjaan yang berkeadilan serta berpihak pada kesejahteraan pekerja, bukan semata menguntungkan pemilik modal.