Pemprov DKI Guyur Rp2,11 Triliun untuk 7 Proyek Strategis: Bangun Rusun hingga Pengendali Banjir

Sabtu, 26 September 2026 | 17:30 WIB
Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menyiapkan pembiayaan sindikasi senilai Rp2,11 triliun untuk membiayai tujuh proyek infrastruktur strategis di Ibu Kota.
BACA 10 DETIK
  • Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menandatangani perjanjian pembiayaan sindikasi senilai Rp2,11 triliun.
  • Bank Jakarta menyalurkan dana sebesar Rp1 triliun dan PT SMI memberikan pembiayaan maksimal Rp1,11 triliun untuk mendanai tujuh proyek infrastruktur strategis.
  • Proyek tersebut mencakup pembangunan rumah susun, infrastruktur pengendalian banjir, Flyover Latumeten, serta Gedung Batavia Dinas Teknis Jatibaru untuk meningkatkan kualitas layanan warga.

Suara.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menyiapkan pembiayaan sindikasi senilai Rp2,11 triliun untuk membiayai tujuh proyek infrastruktur strategis di Ibu Kota.

Anggaran tersebut diarahkan untuk kebutuhan hunian warga, pengendalian banjir, hingga pembangunan infrastruktur transportasi dan fasilitas pemerintahan.

Pembiayaan itu disepakati melalui kerja sama antara Bank Jakarta dan PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) atau PT SMI.

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menandatangani perjanjian kerja sama tersebut bersama pimpinan Bank Jakarta dan PT SMI di Balai Kota Jakarta.

Dari total pembiayaan Rp2,11 triliun, Bank Jakarta menyediakan Rp1 triliun. Sementara PT SMI memberikan pembiayaan maksimal Rp1,11 triliun.

Anggaran untuk Rusun dan Pengendali Banjir

Salah satu peruntukan utama pembiayaan tersebut ialah penyediaan hunian terjangkau bagi warga Jakarta. Proyek yang masuk dalam skema ini yakni pembangunan Rumah Susun Padat Karya Tahap II dan Rumah Susun Rorotan IX Tahap I.

Selain hunian, pembiayaan juga diarahkan untuk memperkuat infrastruktur pengendalian air dan banjir di Jakarta.

Proyeknya mencakup pembangunan waduk, situ, embung, polder, kolam retensi, serta tanggul dan pengendali banjir Pesisir Pantai Tahap III.

Pramono mengatakan pembangunan infrastruktur dasar tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah meningkatkan kualitas layanan bagi masyarakat.

“Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berkomitmen untuk terus mempercepat pemenuhan pembangunan infrastruktur yang dibutuhkan masyarakat dan memberikan dampak langsung bagi peningkatan kualitas layanan warga Jakarta,” kata Pramono dalam keterangan resmi, Sabtu (26/9/2026).

Pembiayaan Rp2,11 triliun tersebut tidak hanya menyasar hunian dan infrastruktur pengendali banjir.

Skema pembiayaan juga mencakup pembangunan Flyover Latumeten serta Gedung Batavia Dinas Teknis Jatibaru.

Pemprov DKI berharap rangkaian proyek tersebut dapat memperkuat infrastruktur dasar Jakarta, khususnya dalam menghadapi risiko genangan sekaligus memperluas akses masyarakat terhadap hunian yang layak.

Terkait
Terpopuler
Terkini
Lihat Artikel Lainnya

Dapatkan Aplikasi
Suara.com