- Serikat Petani Kelapa Sawit menuntut PT Danantara Sumberdaya Indonesia memperkuat tata kelola perdagangan sawit di Jakarta pada Kamis (24/9/2026).
- SPKS mendesak transparansi ekspor dan penolakan biaya baru untuk melindungi harga tandan buah segar serta kesejahteraan petani.
- Organisasi tersebut juga meminta penerapan mekanisme harga batas bawah serta jaminan pabrik dalam menerima hasil panen petani sawit.
Suara.com - Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) Meminta PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) untuk memprioritaskan penguatan tata kelola perdagangan sawit melalui transparansi transaksi ekspor, integrasi data, dan optimalisasi penerimaan negara.
Langkah tersebut diharapkan dapat memberikan manfaat bagi perekonomian nasional sekaligus melindungi harga tandan buah segar (TBS) dan kesejahteraan petani sawit.
Dorongan tersebut menjadi salah satu tuntutan SPKS dalam aksi memperingati Hari Tani Nasional di Jakarta, Kamis (24/9/2026).
Direktur Advokasi dan Hukum SPKS, Marselinus Andri, menyampaikan bahwa kebijakan ekspor satu pintu diharapkan dapat berfokus pada penguatan tata kelola perdagangan, peningkatan penerimaan negara, serta transparansi transaksi ekspor untuk mencegah praktik under-invoicing dan transfer pricing, dengan tetap memperhatikan perlindungan harga TBS dan kesejahteraan petani sawit.
"Harapan kami, DSI dapat menjadi instrumen penguatan tata kelola ekspor yang transparan dan akuntabel. Melalui integrasi data dan pengawasan transaksi yang lebih baik, penerimaan negara dapat dioptimalkan tanpa menambah beban biaya yang berpotensi memengaruhi harga TBS di tingkat petani," ujar Andre dalam pernyataannya, Sabtu (26/10).
Menurut Andri, transparansi merupakan aspek penting dalam penerapan kebijakan ekspor satu pintu.
Karena itu, SPKS mendorong keterbukaan mekanisme pembentukan harga jual ekspor, harga referensi, komponen biaya, margin, serta volume dan nilai transaksi perdagangan sawit.
Keterbukaan tersebut diharapkan dapat memperkuat pengawasan sekaligus memastikan hubungan antara harga ekspor CPO dan harga TBS yang diterima petani berlangsung secara transparan dan berkeadilan.
SPKS juga berharap DSI dapat mengoptimalkan perannya dalam integrasi data dan pengawasan ekspor tanpa menciptakan tambahan rantai perdagangan maupun biaya transaksi yang berpotensi menekan harga TBS petani.
"Penguatan tata kelola ekspor perlu diarahkan untuk menciptakan sistem perdagangan yang lebih efisien, transparan, dan dapat diawasi. Dengan demikian, peningkatan penerimaan negara dan perlindungan pendapatan petani dapat berjalan beriringan," lanjut Andri.
Petani Terdampak Harga
Sementara itu, Ketua Umum SPKS, Sabarudin menghimbau agar DSI sebaiknya tidak mengambil peran langsung sebagai pelaku transaksi dan perdagangan CPO serta produk turunannya.
"Kebijakan DSI harus difokuskan pada penguatan tata kelola dan transparansi ekspor, tanpa menciptakan rantai perdagangan dan biaya baru yang berpotensi berdampak pada penurunan harga TBS petani," jelas Sabarudin.
Kami juga menolak adanya fee eksport baru yang akan di ambil oleh DSI, sudah pasti ini akan menekan dan menurunkan harga sawit petani sawit seluruh indonesia.
Ia menjelaskan DSI selayaknya fokus pada integrasi data, transparansi transaksi, dan pengawasan ekspor untuk mencegah under-invoicing dan transfer pricing. Agar tata kelola DSI mampu meningkatkan penerimaan negara dan melindungi harga TBS.