- Gabriel Lele menilai langkah Wapres Gibran meninjau korban keracunan MBG pada 30 September 2026 di UGM berpotensi menciptakan panggung politik.
- Dinamika tersebut dikhawatirkan dapat memicu ketidakharmonisan hubungan kerja antara Presiden dan Wakil Presiden ke depannya jika tidak disikapi dengan bijak.
- Pemerintah didesak menghentikan sementara program MBG guna melakukan evaluasi total tata kelola demi menjamin keamanan pangan korban.
Suara.com - Langkah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang gencar mendatangi korban keracunan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dinilai belum menyelesaikan akar persoalan.
Guru Besar Manajemen dan Kebijakan Publik Fisipol UGM, Gabriel Lele, menilai pergerakan Wapres menunjukkan adanya kecenderungan memanfaatkan situasi untuk membangun panggung politik.
"Ini kan sudah mulai menjelang, kita tahulah ya ada riak-riak di antara beliau berdua (Prabowo-Gibran). Sehingga saya kira Wapres ingin memanfaatkan momentum tertentu ya untuk mulai mencari panggung politik," kata Gabriel ditemui Suara.com di UGM, Rabu (30/9/2026).
Dinamika politik tersebut diprediksi berpotensi memengaruhi keharmonisan hubungan kerja di tingkat pimpinan eksekutif jika tidak disikapi secara bijak.
"Dan kalau itu benar ya, maka ke depan ini kita akan boleh jadi menyaksikan hubungan antara presiden dan wakil presiden yang makin tidak harmonis ya," ujarnya.
Kendati demikian, Gabriel bilang munculnya sorotan publik atas langkah politik ini diharapkan dapat mendorong Presiden untuk segera mengambil tindakan tegas dalam membenahi tata kelola program.
"Apakah itu sesuatu yang bagus atau tidak itu sangat tergantung pada penilaian-penilaian publik ya. Tapi harapannya dengan begitu, mudah-mudahan kemudian presiden tergerak untuk segera melakukan pembenahan," kata dia.
Terkait respons atas kasus keracunan yang terjadi, Gabriel menegaskan bahwa permohonan maaf dari pemerintah saja tidak cukup. Apalagi jika tidak diikuti dengan penghentian sementara seluruh kegiatan program MBG untuk evaluasi total.
"Tentu tidak cukup (minta maaf). Kita berharap lagi-lagi itu pembenahan tata kelola secara komprehensif dan akan lebih bagus kalau semua program MBG saat ini dihentikan dulu. Identifikasi, diagnosis, kenali tata kelolanya, benahi tata kelolanya, baru kemudian dilanjutkan ya," tegasnya.
Pemerintah didesak untuk mengalihkan fokus dari sekadar mengejar target kuantitas penerima menuju jaminan keamanan pangan serta ketepatan sasaran penerima manfaat.
"Kalau bisa skalanya juga lebih fokus ya pada mereka yang benar-benar butuh ya, tidak semuanya, tidak perlu mengejar jumlah yang banyak. Tetapi pastikan kan ini bukan soal semata-mata gizi ya, tetapi juga ada aspek-aspek kesehatan, ada aspek keamanannya," tuturnya.
"Sudah terlalu banyak kasus keracunan yang terjadi sehingga untuk kalau memang ini mau dilanjutkan benar-benar harus ada perubahan yang lebih total, lebih utuh begitu," katanya menambahkan.