- Ketua Parlemen Iran Mohammad Baqer Qalibaf menyatakan pada 4 Oktober 2026 bahwa Selat Hormuz tetap ditutup sampai Amerika Serikat menyetujui tujuh syarat Iran.
- Pemerintah Qatar memediasi perundingan tidak langsung antara Amerika Serikat dan Iran untuk memulihkan pasokan energi global di Selat Hormuz melalui skema kepercayaan tujuh hari.
- Kementerian Luar Negeri Iran menegaskan fokus perundingan adalah keamanan maritim tanpa membahas isu program nuklir dan siap menghadapi opsi militer Amerika Serikat.
Suara.com - Iran menegaskan bahwa jalur pelayaran strategis tersebut tidak akan dibuka kembali bagi navigasi internasional sebelum tujuh persyaratan yang diajukan Iran disepakati sepenuhnya oleh Amerika Serikat (AS). Pernyataan tegas tersebut disampaikan oleh Ketua Parlemen sekaligus negosiator senior Iran, Mohammad Baqer Qalibaf, pada Minggu (4/10/2026).
Sebelumnya, Iran menyampaikan usulan dalam Sidang Majelis Umum PBB terkait pemulihan lalu lintas maritim normal di Selat Hormuz dalam rentang waktu tujuh hari apabila syarat-syarat tersebut dipenuhi. Pihak AS telah memberikan tanggapan atas usulan ini pada pekan lalu melalui perantara diplomatik Qatar.
"Sikap Republik Islam Iran sangat jelas dan tegas. Selat Hormuz tidak akan dibuka sampai tujuh syarat kami, yang berbasis pada Nota Kesepahaman Islamabad, dipenuhi seluruhnya," ujar Qalibaf, dikutip dari Reuters pada Senin (5/10/2026).
Ia menambahkan bahwa Washington harus menyadari bahwa era mengulur waktu proses diplomasi dan memaksakan kehendak sepihak telah berakhir.
Penolakan Isu Nuklir dan Urutan Langkah Perundingan
Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Esmaeil Baghaei, mengonfirmasi bahwa pihak Tehran telah menyampaikan poin-poin respon mendasar kepada AS melalui mediator, meski masih terdapat beberapa detail susulan yang perlu dikomunikasikan. Baghaei menilai usulan Washington masih berputar pada posisi lama, khususnya mengenai program nuklir.
Iran menegaskan bahwa fokus utama pada tahap ini adalah pemulihan keamanan di Selat Hormuz, yang membutuhkan langkah konkret dan jelas dari pihak AS.
Baghaei juga membantah kabar yang menyebut Tehran menawarkan izin inspeksi fasilitas nuklir oleh Badan Energi Atom Internasional (IAEA) demi pelonggaran sanksi ekonomi, serta menegaskan tidak ada pembahasan isu nuklir dengan Washington.
Sebuah dokumen perundingan merancang skema pembentukan kepercayaan (trust-building) selama tujuh hari untuk membawa kedua pihak kembali pada Nota Kesepahaman Juni yang telah diperbarui.
Seorang pejabat yang memahami perundingan tersebut menyatakan bahwa titik krusial ketidaksepakatan saat ini terletak pada penentuan urutan (sequencing) pelaksanaan langkah, bukan pada poin-poin rencana kegiatan.
Pemerintah Qatar terus melakukan diplomasi perantara antara Washington dan Tehran guna menghentikan konflik dan membuka kembali Selat Hormuz. Jalur perairan ini mengalirkan seperlima dari total pasokan minyak dan gas alam cair (LNG) dunia sebelum terhenti akibat pertempuran yang dipicu serangan AS dan Israel ke Iran pada akhir Februari lalu.
Di sisi lain, Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araqchi menyampaikan kepada para diplomat dan duta besar asing di Tehran bahwa pihak militer siap memberikan balasan setimpal apabila AS kembali memilih opsi militer.
"Jika mereka kembali bergerak menuju solusi militer, kami jauh lebih siap dibandingkan sebelumnya dan akan mengambil tindakan apa pun yang diperlukan untuk membela diri," tegas Araqchi.
Sejalan dengan gertakan tersebut, Juru Bicara Angkatan Bersenjata Iran, Mohammad Akraminia, mengonfirmasi kepada kantor berita Fars bahwa pihak militer Iran tengah bersiap meningkatkan jangkauan rudal pertahanannya sebagai bentuk kewaspadaan nasional.