- Lintas fraksi DPR RI menjalin komunikasi terkait wacana pembentukan Pansus atau Hak Angket pada Jumat, 9 Oktober 2026.
- Langkah politik tersebut mencuat menyusul temuan Mahkamah Konstitusi terkait tidak adanya bukti pendidikan setara SMA Wakil Presiden Gibran.
- Mardani Ali Sera menyatakan partainya belum membahas resmi, namun keputusan Mahkamah Konstitusi menjadi fakta hukum kuat yang perlu ditindaklanjuti.
Suara.com - Lintas fraksi di DPR RI kekinian disebut masih menjalin komunikasi terkait wacana penggunaan hak politik, seperti pembentukan Panitia Khusus (Pansus) atau Hak Angket.
Langkah ini mencuat menyusul Mahkamah Konstitusi (MK) yang menegaskan tidak ditemukannya bukti bahwa Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menyelesaikan pendidikan setara SMA.
Anggota Komisi II DPR RI Fraksi PKS, Mardani Ali Sera, mengungkapkan, bahwa walau internal partainya belum secara resmi membahas hal ini, komunikasi antarparpol di DPR mengenai opsi tindak lanjut terus berlangsung.
Menurutnya, temuan MK merupakan landasan hukum yang signifikan.
"PKS belum membahasnya, tetapi saya berpendapat keputusan MK itu berani dan jujur. Sehingga itu menjadi fakta hukum yang kuat bahwa tidak ditemukan ijazah setara MA gitu. Nah itu perlu untuk ditindaklanjuti," ujar Mardani kepada wartawan, Jumat (9/10/2026).
Mardani menegaskan, DPR memiliki sejumlah opsi mekanisme politik untuk menindaklanjuti putusan tersebut.
Namun, ia menekankan fokus saat ini masih berada pada tahap penjajakan dan komunikasi antarfraksi.
"Kalau mekanisme politik di DPR kan masih banyak, bisa pansus, bisa dengan hak angket, bisa macam-macam. Tapi ini lagi dibahas kayaknya, lagi komunikasi," ujarnya.
Saat dipastikan kembali mengenai intensitas pembicaraan di tingkat fraksi dan Komisi II, Mardani membenarkan adanya proses komunikasi yang sedang berjalan antarparpol.
"Iya. Tapi saya belum banyak mendapat update perkembangan," pungkasnya.