- KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terkait Badan Nasional Penanggulangan Bencana di Jakarta pada Selasa (13/10/2026).
- Ketua KPK Setyo Budiyanto mengonfirmasi penangkapan sejumlah pihak yang saat ini sedang menjalani pemeriksaan intensif oleh penyidik.
- Operasi penangkapan tersebut tercatat sebagai kegiatan tangkap tangan ke-22 yang dilaksanakan oleh KPK sepanjang tahun 2026.
Suara.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menggelar operasi tangkap tangan (OTT). Kali ini, operasi ke-22 sepanjang 2026 tersebut berkaitan dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
Ketua KPK Setyo Budiyanto membenarkan adanya OTT tersebut saat dikonfirmasi di Jakarta, Selasa (13/10/2026).
"Benar," kata Setyo.
Setyo mengatakan, sejumlah pihak telah diamankan dan kini tengah menjalani pemeriksaan oleh penyidik KPK.
"Ada beberapa pihak yang sudah diamankan, dan sedang dimintai keterangan," katanya.
Namun, Setyo belum merinci identitas maupun jabatan pihak-pihak yang ditangkap. Ia menyebut Juru Bicara KPK Budi Prasetyo akan menyampaikan informasi lebih lanjut mengenai operasi tersebut.
"Untuk detail siapa-siapa yang diamankan, nanti Jubir akan memberikan keterangan," ujarnya.
KPK memiliki waktu 1 x 24 jam untuk menentukan status hukum pihak-pihak yang diamankan dalam OTT tersebut sesuai dengan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
OTT ke 22
OTT terkait BNPB ini menjadi operasi tangkap tangan ke-22 yang dilakukan KPK sepanjang 2026.
Sebelumnya, lembaga antirasuah itu telah menangani sejumlah kasus melalui operasi serupa yang menyasar berbagai instansi pemerintahan, mulai dari perpajakan, kepabeanan, hingga pemerintah daerah.
Pada Januari 2026, KPK menggelar OTT terkait dugaan suap pemeriksaan pajak di lingkungan Kantor Pelayanan Pajak Madya Jakarta Utara, Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan. Dalam operasi tersebut, delapan orang ditangkap pada 9–10 Januari.
Pada bulan yang sama, KPK juga menangkap Wali Kota Madiun Maidi dan Bupati Pati Sudewo dalam dua OTT terpisah.
Pada Februari, operasi KPK menyasar sejumlah pejabat, termasuk Kepala KPP Madya Banjarmasin, Kepala Kantor Wilayah Bea Cukai Sumatera Bagian Barat Rizal, serta Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Depok, I Wayan Eka Mariarta dan Bambang Setyawan.
Memasuki Maret, KPK menangkap tiga kepala daerah dalam operasi terpisah, yakni Bupati Pekalongan Fadia Arafiq, Bupati Rejang Lebong Muhammad Fikri Thobari, dan Bupati Cilacap Syamsul Auliya Rachman.
Pada April, KPK menangkap Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo. Setelah tidak menggelar OTT sepanjang Mei, KPK kembali melakukan serangkaian operasi pada Juni, termasuk yang berkaitan dengan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Silmy Karim, Bupati Muara Enim Edison, serta Bupati Kuantan Singingi Suhardiman Amby.
Pada Juli, KPK melakukan empat OTT yang menyasar sejumlah pihak, termasuk Bupati Langkat Syah Afandin alias Ondim, Bupati Sukoharjo Etik Suryani, Bupati Lombok Barat Lalu Ahmad Zaini, dan Bupati Pemalang Anom Widiyantoro.
Selanjutnya, pada Agustus, KPK menggelar OTT terhadap jajaran rektorat Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed). Pada September, operasi dilakukan terkait dugaan korupsi di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) serta terhadap Bupati Bolaang Mongondow Utara Sirajudin Lasena.