DPR Minta Kemenhut Jadi Penggerak Utama Penanganan Karhutla: Warga Tidak Bisa Terus Menunggu!

Jum'at, 16 Oktober 2026 | 16:52 WIB
Anggota Komisi IV DPR RI, Rajiv mengecam keras munculnya dugaan korupsi dana pakan satwa di Kebun Binatang Surabaya (KBS) yang diperkirakan mencapai Rp 10,2 miliar. [DPR RI]
BACA 10 DETIK
  • Anggota DPR RI Rajiv mendesak Kementerian Kehutanan memimpin penanganan karhutla yang meluas melalui rapat koordinasi lintas lembaga pada 16 Oktober 2026.
  • Pemantauan Kemenhut hingga 15 Oktober 2026 mencatat lonjakan 799 titik panas nasional dengan sebaran terbanyak di Kalimantan Tengah.
  • Insiden karhutla di Taman Nasional Bromo Tengger Semeru pada 15 Oktober mengakibatkan empat petugas dan relawan meninggal dunia.

Selain pemadaman, perlindungan kesehatan masyarakat yang terpapar asap harus menjadi prioritas utama. Kementerian Kesehatan dan pemerintah daerah diminta menjamin kesiapan fasilitas kesehatan, menyediakan ruang udara bersih, serta membagikan informasi kualitas udara dan panduan aktivitas harian yang jelas kepada warga.

“Jangan sampai penanganan hanya menghitung luasan yang berhasil dipadamkan, tetapi mengabaikan warga yang setiap hari menghadapi asap. Perlindungan masyarakat harus berjalan bersamaan dengan pemadaman,” tegasnya.

Rajiv juga memberikan perhatian khusus pada keselamatan petugas dan relawan di lapangan menyusul insiden tragis di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru pada 15 Oktober, yang mengakibatkan empat orang meninggal dunia dan dua lainnya mengalami luka bakar serius.

“Duka ini harus menjadi alasan untuk memperketat keselamatan operasi. Pastikan perlengkapan, komunikasi, jalur evakuasi, dan penilaian risiko tersedia. Keberanian petugas dan relawan wajib ditopang sistem perlindungan yang memadai,” ujarnya.

Lebih lanjut, Rajiv mendesak penelusuran penyebab kebakaran secara tuntas, evaluasi kepatuhan pengelola kawasan, penindakan hukum yang tegas berbasis bukti, serta penyusunan rencana pemulihan kawasan yang jelas.

“Kementerian Kehutanan harus berani memimpin, membuka persoalan yang menghambat penanganan, dan memastikan penyelesaiannya. Masyarakat membutuhkan tindakan cepat, koordinasi yang bekerja, serta pertanggungjawaban yang terukur. Kebakaran ini harus segera diatasi,” pungkasnya.

Terkait
Terpopuler
Terkini
Lihat Artikel Lainnya

Dapatkan Aplikasi
Suara.com