- Aktivis Greenpeace Indonesia membentangkan spanduk di Bundaran HI Jakarta pada Selasa, 20 Oktober 2026.
- Aksi tersebut mengkritik kegagalan pemerintah dalam menangani krisis iklim yang memicu lonjakan biaya hidup masyarakat.
- Greenpeace merilis riset yang menunjukkan krisis iklim menggerus daya beli serta memaksa warga beradaptasi secara mandiri.
Suara.com - Sejumlah aktivis Greenpeace Indonesia memanjat Monumen Selamat Datang di Bundaran HI, Jakarta, untuk membentangkan dua spanduk raksasa persis saat usia rezim Prabowo-Gibran genap 2 tahun, Selasa 20 Oktober 2026.
Dari ketinggian 17 meter, terdapat dua spanduk rakasa yang mengkritik kebijakan pemerintah dalam menghadapi krisis iklim serta perekonomian masyarakat.
Satu spanduk besar bertuliskan 'Tangani Krisis Iklim, Turunkan Biaya Hidup'. Sementara spanduk lainnya bertuliskan 'Bencana Makin Parah, Hidup Makin Susah, Apa Kerja Pemerintah?'.
Aksi simbolik yang menghadap ke utara menuju arah Istana Merdeka ini dianggap masyarakat sebagai alarm keras terkait dampak kerusakan lingkungan, krisis iklim, yang kekinian memukul langsung perekonomian jutaan warga kota maupun perdesaan.
Alarm Ekologis dan Realitas Dompet Pekerja
Rangkaian bencana ekologis mewarnai perjalanan dua tahun rezim Prabowo-Gibran, mulai dari banjir bandang di Sumatera, kebakaran hutan dan lahan (karhutla) dengan kabut asap berkepanjangan, hingga cuaca ekstrem yang mengancam keselamatan publik.
Pada waktu bersamaan, Greenpeace Indonesia merilis laporan riset terbarunya bertajuk 'Besok Harga Naik! Gambaran Dampak Krisis Iklim dari Tempat Kerja, Meja Makan, dan Rumah'.
Studi ini menegaskan krisis iklim telah bertransformasi dari sekadar isu lingkungan, menjadi beban ekonomi riil yang menggerus daya beli masyarakat, khususnya kelas pekerja rentan seperti nelayan dan pekerja gig seperti pengemudi ojek daring dan pekerja lepas.
Jeanny Sirait, Juru Kampanye Keadilan Iklim Greenpeace Indonesia, Jeanny Sirait, menegaskan adanya jurang pemisah antara janji kampanye pemerintah dan realitas yang dihadapi warga.
“Kami mendesak pemerintahan Prabowo-Gibran untuk membuka mata terhadap krisis iklim yang semakin memperburuk kualitas hidup masyrakat," kata Jeanny, dikutip hari Rabu (21/10/2026).
Ia mengatakan, cuaca ekstrem serta bencana ekologis tak hanya mengancam keselamatan maupun kesehatan, tapi juga menggagu sumber penghidupan.
Pendapatan masyarakat kekinian semakin tertekan, plus situasi itu mendorong kenaikan harga pangan, kata Jeanny.
"Kabut asap jadi contoh nyata krisis ekologis yang membenani masyarakat. Baik dari aspek kesehatan sampai ekonomi sehari-hari. Belum lagi masyarakat tertekan akibat kenaikan biaya hidup, ketidakpastian kerja, termasuk adanya gelombang PHK," jelasnya.
Padahal, sambung Jeanny, pemerintahan Prabowo-Gibran berjanji memprioritaskan penciptaan lapangan kerja, ketahanan pangan dan energi, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.
"Temuan riset kami justru menunjukkan kondisi sebaliknya. Rezim gagal menyediakan solusi bagi dampak krisis iklim."