-
Bangunan baru Kopdes Merah Putih di Aek Tapa terendam banjir akibat hujan deras.
-
Warga mengkritik perencanaan lokasi gedung karena berdiri di kawasan langganan banjir.
-
Publik mendesak audit anggaran karena bangunan kosong tersebut dinilai rentan merugikan negara.
Suara.com - Bangunan baru Koperasi Desa Merah Putih atau Kopdes di kawasan Aek Tapa, Rantauprapat, nyaris tenggelam setelah terendam air banjir akibat hujan deras. Gedung fasilitas publik tersebut berdiri di dataran rendah yang selama ini dikenal sebagai titik langganan genangan air saat cuaca ekstrem.
Kondisi memprihatinkan ini terekam jelas dalam unggahan akun media sosial @rezakurniawan0 yang memperlihatkan air kecokelatan merendam bagian bawah pintu bangunan. Ironisnya, fasilitas tersebut terpantau masih sepenuhnya kosong tanpa aktivitas operasional maupun barang dagangan di dalamnya.
Warga setempat langsung melontarkan kritik tajam terhadap proses perencanaan dan penentuan lokasi proyek pembangunan fasilitas desa ini. Publik menilai instansi terkait mengabaikan faktor kerawanan lingkungan sebelum mendirikan bangunan di wilayah rawan genangan.
Gelombang kekecewaan warganet turut memadati kolom komentar media sosial menanggapi insiden kebanjiran fasilitas desa tersebut. Kritik pedas mengalir menyoroti efektivitas anggaran negara dalam merealisasikan proyek infrastruktur bagi masyarakat akar rumput.
"Tujuan utama bukan . untuk memakmurkan Pedes.. tetapi bagaimana anggaran itu keluar... dan dilaksanakan perkara tempat dan omset .. nomor sekian........" tulis salah satu akun menyoroti dugaan lemahnya orientasi hasil program.
Sorotan tajam masyarakat kian meluas mempertanyakan pertanggungjawaban hukum dari pihak pelaksana proyek pembangunan yang dinilai salah sasaran. Sejumlah warganet mendesak aparat berwenang untuk mengaudit potensi kerugian negara dari fasilitas yang mangkrak dan terendam banjir.
"Ini termasuk kerugian negara bukan sih? klu ada, UUD apa yg dipakai ya? team pelaksana & perencanaan nya bisa di kenakan pasal berapa?" tanya akun lain mempermasalahkan aspek regulasi penggunaan anggaran.
Persoalan pemilihan lokasi pembangunan fasilitas publik ternyata juga memicu polemik serupa di berbagai daerah lain di tanah air. Minimnya pengawasan dari tingkat pusat sering kali membuat realisasi program di lapangan jauh dari fungsi utamanya.
"Di tempatku kopdes bukan untuk koprasi desa...tp di pke buat padel tempatnya kdg buat acra2 besar..wkwkwkwk...atasan mana tahuuu.tahunyaaaa duitnya cair aja," ungkap warganet lain mengungkap dugaan alih fungsi bangunan di wilayahnya.
Kasus ini bermula dari derasnya curah hujan yang mengguyur wilayah Jalan S.M. Raja, Rantauprapat, Kabupaten Labuhanbatu, Sumatera Utara. Kondisi geografis kawasan Aek Tapa yang rendah membuat debit air dengan cepat mengepung bangunan tanpa sistem drainase memadai.