- Pemprov DKI Jakarta dan Pemkot Bekasi menandatangani kesepakatan penanganan sampah di Balai Kota pada Senin, 26 Oktober 2026.
- Pemerintah daerah melibatkan TNI Angkatan Darat dan lembaga investasi nasional untuk mengelola puluhan juta ton tumpukan sampah.
- Proyek modernisasi ini menerapkan teknologi pemusnah termal serta membangun pembangkit listrik tenaga sampah di Bantargebang.
Suara.com - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Pemerintah Kota Bekasi mengumumkan kolaborasi dengan institusi militer serta lembaga investasi nasional guna mengentaskan sengkarut tumpukan sampah lawas.
Sinergi penanganan krisis residu padat tersebut dimatangkan melalui penandatanganan kesepakatan antarkedua pimpinan daerah di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (26/10/2026).
Wali Kota Bekasi Tri Adhianto memaparkan data mencengangkan ihwal volume cadangan limbah padat yang telah menggunung puluhan tahun di perbatasan wilayah.
“Ya kurang lebih di Jakarta ada 80 juta ton sampah. Kemudian di Bekasi juga mungkin sekitar 25 juta ton sampah, demikian juga di Kabupaten Bekasi,” beber Tri.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan, tumpukan cadangan limbah raksasa itu kini digarap serius dengan melibatkan TNI Angkatan Darat.
“Itulah yang akan kami pikirkan bersama, kami kelola bersama. Kami sudah bicara dengan pemerintah pusat, termasuk dengan TNI Angkatan Darat yang akan mengelola, dan juga jajaran yang lainnya,” jelas Pramono.
Keterlibatan militer dalam urusan ekologi perkotaan tersebut mencakup rencana penerapan teknologi pemusnah termal limbah padat secara terpadu.
Selain teknologi termal pirolisis, Pemprov DKI Jakarta juga menggeber pendirian fasilitas pembangkit listrik tenaga sampah (PLTSa) modern di kawasan penampungan akhir tersebut.
“Di Jakarta sendiri, kami sudah tahap finalisasi dengan Danantara. Mudah-mudahan segera bisa dibangun untuk pembangkit listrik tenaga sampah yang ada di Bantargebang, di lokasi yang berdekatan dengan tempat pengelolaan sampah terpadu yang dikelola oleh Pemerintah DKI Jakarta,” papar Pramono.
Langkah modernisasi berbasis pengolahan energi terbarukan ini diharapkan menjadi babak pamungkas dalam menuntaskan problem warisan ekologis antarprovinsi.
“Ini bagian dari sejarah ya, bahwa kita tidak pernah memikirkan bagaimana menyelesaikan sampah yang sudah demikian puluhan tahun, dan mudah-mudahan dengan langkah kecil ini kami akan selesaikan persoalan yang besar. Mudah-mudahan persoalan yang sangat mendasar di Bantargebang ini bisa segera diselesaikan,” pungkas Pramono.