- Juru bicara Warga Jakarta Bersatu, Andi, menggelar demonstrasi di Gedung DPRD DKI Jakarta pada Selasa, 27 Oktober 2026.
- Demonstrasi tersebut dilakukan untuk memprotes mahalnya biaya karcis masuk kawasan wisata Ancol yang memberatkan masyarakat kecil.
- Warga mendesak pemerintah provinsi dan DPRD DKI Jakarta segera merevisi peraturan daerah untuk menggratiskan tiket masuk Ancol.
Suara.com - Tingginya ongkos masuk kawasan wisata Ancol dinilai kian mencekik dompet masyarakat kecil yang sekadar ingin berekreasi di pesisir ibu kota.
Keluhan ekonomi tersebut disuarakan oleh juru bicara Warga Jakarta Bersatu, Andi, usai menggelar demonstrasi di Gedung DPRD DKI Jakarta, Selasa (27/10/2026).
Andi membeberkan hitungan biaya riil satu keluarga yang kerap terkuras habis hanya untuk membayar karcis di gerbang utama.
"Bayangkan kalau misalkan buat parkirnya aja Rp25 ribu, belum lagi orangnya Rp25 ribu. Sendiri aja sudah ketahuan Rp50 ribu. Bagaimana kalau kita punya anak dua atau tiga, istri, bisa berlima, kali Rp25 ribu kan lumayan. Jadi, uang untuk masuk Ancol habis buat masuknya aja gitu," keluhnya.
Mahalnya akses wisata pantai berbayar tersebut dipandang sangat kontras dengan situasi psikologis warga ibu kota saat ini.
Andi menilai, pembebasan tarif tiket Ancol merupakan salah satu ikhtiar nyata untuk mendongkrak kesejahteraan batin penduduk Jakarta.
"Iya kami sih yang utama adalah bagaimana masyarakat Jakarta itu di tengah indeks kebahagiaan yang menurun ini bisa merasakan masuk Ancol itu gratis," lanjutnya.
Kalaupun saat ini sudah ada ketentuan surat permohonan untuk bisa masuk Ancol tanpa dipungut biaya, kebijakan tersebut dianggap belum memenuhi rasa keadilan warga.
"Itu juga kan diketahui oleh segelintir orang aja, tidak semua orang mengetahui informasi ini," kata Andi.
Tuntutan tiket masuk cuma-cuma itu pun kini ditempatkan sebagai aspirasi paling mendesak yang wajib dituntaskan pengambil kebijakan.
Oleh sebab itu, warga mendesak parlemen daerah bersama pemerintah provinsi segera mencarikan solusi dan merevisi aturan yang membebani masyarakat.
"Bagaimana Perda juga yang mengatur masyarakat tidak bisa masuk gratis itu juga harus diubah," pungkas Andi.