- Polda Metro Jaya menyiapkan rekayasa lalu lintas situasional di empat titik Jakarta untuk mengantisipasi demonstrasi mahasiswa pada Rabu, 28 Oktober 2026.
- Aliansi mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi menggelar aksi unjuk rasa memperingati Hari Sumpah Pemuda di Bundaran Hotel Indonesia.
- Kelompok mahasiswa menyampaikan lima tuntutan utama terkait kebijakan nasional, anggaran negara, biaya pendidikan, penegakan hukum, serta kebebasan sipil.
Suara.com - Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Metro Jaya menyiapkan rekayasa lalu lintas untuk mengantisipasi kepadatan kendaraan akibat aksi demonstrasi yang bertepatan dengan peringatan Hari Sumpah Pemuda di Jakarta, Rabu (28/10/2026).
Berdasarkan informasi dari akun Instagram @tmcpoldametro, terdapat empat titik yang menjadi lokasi berkumpulnya massa, yakni Gedung DPR/MPR RI, Bundaran HI, Monas, dan Tugu Tani.
Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya Kombes Pol. Firman Darmansyah mengatakan, rekayasa lalu lintas terutama disiapkan di jalur Sudirman-Thamrin, khususnya untuk kendaraan yang bergerak dari selatan menuju utara.
“Terutama jalur Sudirman Thamrin arah dari selatan menuju utara. Sudah disiapkan,” kata Firman saat dikonfirmasi, Rabu.
Mengingat aksi berlangsung di sejumlah lokasi, kepolisian akan menerapkan rekayasa lalu lintas secara situasional. Kendaraan yang hendak melintasi kawasan aksi akan dialihkan ke jalur alternatif sesuai kondisi di lapangan.
“Sudah siap, situasional (pengalihan arus lalu lintas). Khusus (personel) lantas 1.249,” tuturnya.
Untuk mengantisipasi kemacetan, pengendara diimbau menggunakan rute alternatif dan menghindari kawasan yang menjadi lokasi demonstrasi. Masyarakat yang sudah berada di sekitar titik aksi juga diminta mengikuti arahan petugas di lapangan.
Sementara itu, sejumlah kelompok mahasiswa dijadwalkan menggelar demonstrasi dalam rangka memperingati Hari Sumpah Pemuda. Salah satunya adalah Komite Sadar yang berencana menggelar aksi di Bundaran Hotel Indonesia (HI).
Komite Sadar merupakan aliansi mahasiswa yang terdiri dari sejumlah Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) dan organisasi mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi. Di antaranya BEM UI, KM ITB, SEMA UGM, BEM Undip, EM UB, BEM KM Unnes, BEM Unair, dan Aliansi BEM Se-Unpad.
Dalam aksi tersebut, mereka berencana menyampaikan lima tuntutan, yaitu:
1. Menetapkan status bencana nasional, mengadili korporasi yang bertanggung jawab, dan menuntaskan integrasi tata kelola lahan.
2. Mewujudkan APBN untuk kepentingan rakyat serta menghentikan pemborosan anggaran untuk kepentingan politik berkedok program populis, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).
3. Menurunkan biaya pendidikan dan memberikan akses layanan dasar yang merata.
4. Menghentikan penggunaan hukum untuk penyalahgunaan kekuasaan serta memberantas korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).
5. Mengembalikan kebebasan bersuara, mengadili pelanggar HAM, dan menghentikan militerisasi di ruang sipil.