- Kepala Bakom RI Syahganda Nainggolan menyatakan pemerintah menghargai aksi demonstrasi mahasiswa di Jakarta pada Rabu, 28 Oktober 2026.
- Pemerintah menanggapi tuntutan mahasiswa mengenai lingkungan, ekonomi, pendidikan, serta reformasi hukum melalui berbagai langkah konkret dan penegakan hukum.
- Pemerintah berkomitmen menjaga demokrasi dengan terus membuka ruang dialog serta mengevaluasi kebijakan demi kepentingan seluruh masyarakat Indonesia.
Suara.com - Pemerintah menghormati dan menghargai aspirasi mahasiswa, termasuk yang disampaikan melalui aksi demonstrasi, sebagai bagian dari kebebasan berpendapat yang dijamin dalam demokrasi.
Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI Syahganda Nainggolan mengatakan, kritik, aspirasi, dan pengawasan publik merupakan bagian penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Menurutnya, aspirasi tersebut menjadi masukan bagi pemerintah untuk terus mengevaluasi dan meningkatkan kualitas kebijakan serta pelayanan kepada masyarakat.
"Pemerintah menghormati dan menghargai penyampaian aspirasi oleh mahasiswa, termasuk melalui aksi demonstrasi, sebagai bagian dari upaya merawat demokrasi," ujar Syahganda dalam keterangannya, Rabu (28/10/2026).
Syahganda mengatakan, pemerintah memahami berbagai perhatian yang disampaikan mahasiswa dalam aksi demonstrasi di Jakarta pada Rabu.
Tuntutan yang disampaikan mencakup berbagai isu, antara lain lingkungan, ekonomi, pendidikan, reformasi hukum dan tata kelola pemerintahan, serta perlindungan hak asasi manusia (HAM) dan demokrasi.
Syahganda mengatakan, isu-isu tersebut telah menjadi bagian dari prioritas pemerintah dan ditindaklanjuti melalui berbagai kebijakan serta langkah konkret.
Terkait isu lingkungan, misalnya, pemerintah terus mengintensifkan upaya pemadaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Hingga saat ini, pemerintah telah mengerahkan 72.303 personel gabungan di enam provinsi, didukung operasi darat, pemadaman udara, patroli, dan modifikasi cuaca.
Pemerintah juga berupaya melindungi masyarakat terdampak, memperkuat pencegahan, dan memastikan penegakan hukum terhadap pihak-pihak yang diduga bertanggung jawab atas karhutla.
Hingga 25 Oktober 2026, tercatat 287 laporan polisi terkait perorangan dengan 244 tersangka, serta 104 laporan polisi terkait korporasi dengan 14 korporasi yang telah ditetapkan sebagai tersangka.
"Ini menunjukkan bahwa penanganan karhutla dilakukan melalui langkah operasional di lapangan sekaligus penindakan hukum terhadap pihak yang diduga bertanggung jawab," kata Syahganda.
Terkait isu ekonomi, pemerintah terus berupaya menjaga stabilitas perekonomian, memperluas kesempatan kerja, dan mendorong pemerataan pembangunan.
Upaya tersebut antara lain tercermin dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia yang mencapai 5,45 persen secara tahunan pada semester I 2026. Selain itu, realisasi investasi selama Januari–September 2026 mencapai Rp1.539,2 triliun dan menyerap 2,19 juta tenaga kerja langsung.
"Pemerintah menyadari bahwa pertumbuhan ekonomi perlu diikuti peningkatan daya beli, kualitas lapangan kerja, dan pemerataan kesempatan agar manfaat pembangunan semakin dirasakan masyarakat," kata Syahganda.
Di sektor pendidikan, pemerintah terus meningkatkan dukungan melalui penambahan anggaran dari Rp757,82 triliun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 menjadi Rp824 triliun dalam APBN 2027.