- Komite Sadar yang terdiri dari berbagai aliansi mahasiswa menggelar unjuk rasa memperingati Hari Sumpah Pemuda pada Rabu, 28 Oktober 2026.
- Massa mahasiswa membentangkan spanduk kritik karhutla dan tertahan oleh blokade kepolisian di depan Plaza UOB, Dukuh Atas, Jakarta.
- Aliansi mahasiswa menyampaikan lima tuntutan utama mengenai penanganan bencana nasional, kebijakan anggaran, pendidikan, penegakan hukum, serta kebebasan sipil.
Suara.com - Spanduk raksasa berisi kritik soal kebakaran hutan dan lahan (karhutla) dibentangkan mahasiswa saat menggelar aksi di depan Plaza UOB, Dukuh Atas.
Pantauan Suara.com, spanduk tersebut dibuat dari baliho bekas yang dibalik. Tulisan kritik soal karhutla dibuat menggunakan cat semprot.
“Hutan bukan milik oligarki. Alam harus dilindungi, perusak harus diadili,” tulis spanduk tersebut, dikutip Rabu (28/10/2026).
Sebelumnya, para mahasiswa ingin melakukan aksi di Bundaran Hotel Indonesia (HI). Namun, hingga saat ini, massa masih tertahan blokade polisi di depan Plaza UOB.
Dalam rangka memperingati Hari Sumpah Pemuda, sejumlah kampus diketahui bakal menggelar aksi demonstrasi.
Salah satunya adalah aksi yang digelar Komite Sadar, yang rencananya berlangsung di Bundaran Hotel Indonesia (HI).
Sebagai informasi, Komite Sadar merupakan aliansi mahasiswa yang terdiri dari sejumlah Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) dan organisasi mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi, di antaranya BEM UI, KM ITB, SEMA UGM, BEM Undip, EM UB, BEM KM Unnes, BEM Unair, dan Aliansi BEM Se-Unpad.
Ada lima tuntutan yang akan mereka sampaikan dalam aksi kali ini. Kelimanya yakni:
- Tetapkan Status Bencana Nasional, Adili Korporasi yang Bertanggungjawab, dan Tuntaskan Integrasi Tata Kelola Lahan;
- Wujudkan APBN untuk Kepentingan Rakyat dan Hentikan Pemborosan untuk Kepentingan Politik Berkedok Program Populis seperti MBG dan KDMP;
- Turunkan Biaya Pendidikan dan Berikan Akses Layanan Dasar yang Merata;
- Hentikan Penggunaan Hukum untuk Penyalahgunaan Kekuasaan dan Berantas KKN;
- Kembalikan Kebebasan Bersuara, Adili Pelanggar HAM, dan Hentikan Militerisasi di Ruang Sipil.