- Aliansi mahasiswa dari berbagai kampus menggelar aksi unjuk rasa memperingati Hari Sumpah Pemuda di kawasan Dukuh Atas pada Rabu, 28 Oktober 2026.
- Aksi saling dorong dengan polisi terjadi karena aparat dianggap menghalangi massa Komite Sadar yang ingin menuju ke Bundaran Hotel Indonesia.
- Massa aksi menyuarakan lima tuntutan penting, termasuk kritikan terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran dan penolakan pemborosan anggaran untuk program populis.
Suara.com - Aksi saling dorong antara mahasiswa dan aparat kepolisian sempat terjadi dalam demonstrasi di depan Plaza UOB, Dukuh Atas.
Pantauan Suara.com, aksi saling dorong terjadi lantaran aparat kepolisian dianggap menghalangi massa yang hendak menggelar aksi di Bundaran Hotel Indonesia (HI).
Dalam insiden tersebut, massa berupaya merangsek masuk menembus barikade polisi.
“Revolusi, revolusi, revolusi,” pekik mahasiswa saat terlibat aksi saling dorong di lokasi, Rabu (28/10/2026).
Dalam celetukannya, mahasiswa juga menyindir kepemimpinan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka yang dianggap menyengsarakan rakyat.
“Tanpa Prabowo-Gibran, rakyat bisa lebih sejahtera,” teriak salah satu massa dalam barisan.
Sementara itu, di lokasi tidak terlihat mobil komando yang dibawa massa. Hingga saat ini, belum ada orasi yang disampaikan langsung oleh massa.
Dalam rangka memperingati Hari Sumpah Pemuda, sejumlah kampus diketahui bakal menggelar aksi demonstrasi.
Salah satu aksi tersebut digelar oleh Komite Sadar, yang berencana menggelar demonstrasi di Bundaran Hotel Indonesia (HI).
Sebagai informasi, Komite Sadar merupakan aliansi mahasiswa yang terdiri dari sejumlah Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) dan organisasi mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi, di antaranya BEM UI, KM ITB, SEMA UGM, BEM Undip, EM UB, BEM KM Unnes, BEM Unair, dan Aliansi BEM Se-Unpad.
Ada lima tuntutan yang akan mereka sampaikan dalam aksi kali ini. Kelimanya yakni:
- Tetapkan Status Bencana Nasional, Adili Korporasi yang Bertanggungjawab, dan Tuntaskan Integrasi Tata Kelola Lahan;
- Wujudkan APBN untuk Kepentingan Rakyat dan Hentikan Pemborosan untuk Kepentingan Politik Berkedok Program Populis seperti MBG dan KDMP;
- Turunkan Biaya Pendidikan dan Berikan Akses Layanan Dasar yang Merata;
- Hentikan Penggunaan Hukum untuk Penyalahgunaan Kekuasaan dan Berantas KKN;
- Kembalikan Kebebasan Bersuara, Adili Pelanggar HAM, dan Hentikan Militerisasi di Ruang Sipil.