- Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto menyatakan rakyat kecil tidak boleh dibiarkan melawan oligarki saat memperjuangkan haknya.
- Hasto menegaskan kekuasaan wajib berwatak kemanusiaan melalui peningkatan pendidikan, BPJS Kesehatan, dan subsidi tepat sasaran bagi petani serta buruh.
- Nilai marhaenisme dan Pancasila dinilai sangat relevan untuk membebaskan masyarakat dari kemiskinan, kebodohan, serta ketidakadilan sosial.
Suara.com - Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto menegaskan rakyat kecil tidak boleh dibiarkan berhadapan langsung dengan oligarki saat memperjuangkan hak-haknya. Menurutnya, kekuasaan harus berwatak kemanusiaan dan mampu menghadirkan keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat.
Pernyataan itu disampaikan Hasto seusai menghadiri pembukaan Kongres ke-10 Gerakan Pemuda Marhaenis (GPM) di Jakarta, Rabu (28/10/2026). Ia hadir atas penugasan khusus dari Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri.
"Tidak boleh rakyat kecil langsung berhadapan dengan oligarki di dalam memperjuangkan hak-haknya, termasuk hak atas kehidupan yang layak untuk mendapatkan akses produksi bagi peningkatan kapasitas perekonomian rakyat," ujar Hasto.
Ia menilai, petani, nelayan, buruh, dan masyarakat yang belum menikmati kemakmuran harus menjadi orientasi utama perjuangan politik. Karena itu, nilai-nilai marhaenisme dinilai tetap relevan untuk memperjuangkan kepentingan rakyat yang tertindas.
"Kita melihat bagaimana kehidupan petani kita, nelayan kita, dan buruh kita, termasuk rakyat yang belum mendapatkan kemakmuran, maka itu seharusnya menjadi orientasi dari seluruh cita-cita perjuangan politik," ujar Hasto.
Hasto mengatakan, keberpihakan terhadap masyarakat kecil perlu diwujudkan melalui kebijakan konkret, seperti peningkatan akses pendidikan bagi anak-anak miskin, perbaikan layanan BPJS Kesehatan, serta penyaluran subsidi yang tepat sasaran.
"Bagaimana menghadirkan watak kekuasaan dengan nilai kemanusiaan, keadilan yang dijabarkan melalui pendidikan yang baik bagi anak-anak miskin, sarana kesehatan melalui BPJS Kesehatan yang ditingkatkan, subsidi yang tepat sasaran," katanya.
Ia juga menekankan Pancasila harus menjadi landasan untuk mewujudkan keadilan sosial dan membebaskan masyarakat dari kemiskinan, keterbatasan pendidikan, serta ketidakadilan.
"Pancasila juga harus dipahami dalam prinsip-prinsip keadilan sosial yang membebaskan dari berbagai belenggu kemiskinan, kebodohan, dan ketidakadilan," tegasnya.
Hasto turut menilai pemikiran marhaenisme masih relevan bagi generasi muda, termasuk Generasi Z, untuk memahami perjuangan rakyat yang tertindas oleh kapitalisme, kolonialisme, dan imperialisme.
"Gerakan Pemuda Marhaen ini sangat relevan untuk Gen Z, sangat relevan untuk membangunkan kembali tentang falsafah manusia tertindas akibat kapitalisme, kolonialisme, imperialisme, yang namanya rakyat Marhaen itu," pungkasnya.