- Sosiolog UGM Andreas Budi Widyanta menyatakan kerusuhan Malioboro Rabu malam dipicu massa cair tanpa identitas.
- Kericuhan tersebut merupakan akumulasi kekecewaan publik akibat tekanan ekonomi serta respons berlebihan dari aparat keamanan.
- Andreas meminta publik tidak menyalahkan elemen pro demokrasi karena kelompok tersebut telah membubarkan diri secara tertib.
Suara.com - Sosiolog Universitas Gadjah Mada (UGM), Andreas Budi Widyanta, meminta publik tidak melakukan 'gebyah uyah' atau memukul rata dengan mengkambinghitamkan elemen pro demokrasi atas kerusuhan yang pecah di kawasan Malioboro usai demonstrasi peringatan Sumpah Pemuda, Rabu (28/10/2026) malam.
Ia menyebut bahwa aksi kericuhan itu merupakan titik puncak atau momen kulminasi dari penumpukan emosi serta beban represi psikis kelompok masyarakat.
"Peristiwa demonstrasi kemarin itu memang menjadi momen kulminasi bagi banyak kelompok-kelompok masyarakat yang mengartikulasikan dengan kepentingan yang berbeda-beda," kata Abe sapaan akrabnya saat dihubungi, Kamis (29/10/2026).
Menurut Abe, kericuhan hingga tengah malam tersebut dipicu oleh kehadiran massa cair tanpa identitas terorganisir yang terdiri dari gabungan berbagai kelompok masyarakat.
"Saya ingin mengatakan bahwa yang perlu untuk diklarifikasi oleh media adalah Jogja perlu membaca secara lebih cermat ini bukanlah kelompok pro demokrasi yang melakukan itu. Itu harus digarisbawahi," ujarnya.
"Ini massa cair. Massa yang tidak punya identitas lagi lebih karena lalu kemudian mencurahkan seluruh kepentingan-kepentingan, seluruh beban-beban represi psikis dalam psikologi massa yang sudah tidak bisa dikontrol lagi," tambahnya.
Hal itu terlihat dari aksi unjuk rasa yang dimotori oleh elemen mahasiswa, akademisi, LSM, dan kelompok pro demokrasi lain yang dipastikan berjalan damai serta telah membubarkan diri secara tertib sesuai aturan pada pukul 18.00 WIB.
Ia tak memungkiri bahwa eskalasi bentrokan yang terjadi merupakan puncak kulminasi dari meluapnya kekecewaan publik terhadap kebuntuan politik nasional, tekanan ekonomi, kesulitan lapangan kerja, hingga konflik dingin antar-kelompok warga yang terkanalisasi dalam satu momentum.
"Maka kemudian itu menjadi kayak proxy war. Jadi ini proxy war bagi kelompok-kelompok yang mau menyalurkan kebuntuan sosial, frustrasi sosial, kemarahan sosial itu dilampiaskan dalam proses itu," ungkapnya.
Selain itu, Abe menyoroti peristiwa aksi unjuk rasa di ruang publik yang sering kali rentan ditunggangi oleh kelompok kepentingan politik tertentu. Kelompok itu sengaja memanfaatkan celah kekacauan demi mewujudkan narasi sekuritisasi.
Seringkali kelompok massa warga pun tak terlepas dari penyusup atau penunggang dari elemen-elemen ormas yang berbasis kekerasan.
"Kekuasaan juga seringkali menaruh momen-momen penting aksi berdemokrasi dengan aksi unjuk rasa itu ditunggangi dengan kelompok-kelompok kepentingan yang sudah disusupi oleh kepentingan-kepentingan politik terutama untuk sekuritisasi," tandasnya.
Pendekatan serta respon berlebihan dari aparat keamanan di lapangan dalam meredam massa aksi disinyalir memicu reaksi timbal balik yang membuat situasi di lapangan kian tidak terkendali.
"Tentu saja bahwa kemudian ketika perlakuan aparat juga barangkali berlebihan di dalam penanganan itu dengan ala kepolisian yang juga sampai hari ini paradigmanya juga belum berubah itu menunjukkan massa yang sudah tidak jelas identitasnya itu menjadi semakin beringas," pungkasnya.