- Aliansi Gerakan Reforma Agraria menggelar aksi demonstrasi memprotes kebijakan pemerintah di Bundaran HI pada 28 Oktober 2026.
- Aparat keamanan menyiagakan empat lapis pasukan pengamanan ketat yang berujung pada kericuhan dan tindakan kekerasan terhadap massa.
- Massa menuntut pencopotan aparat yang melakukan kekerasan serta mengecam pemerintahan Prabowo-Gibran yang dianggap mengabaikan kesejahteraan rakyat.
Suara.com - Aliansi Gerakan Reforma Agraria (AGRA) menyoroti barikade berlapis aparat saat aksi peringatan Hari Sumpah Pemuda dan dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran di Bundaran HI pada 28 Oktober 2026.
Sekjen Pengurus Pusat Aliansi Gerakan Reforma Agraria, Saiful Wathoni, mengatakan ada empat lapis barisan aparat yang disiagakan di setiap ruas jalan menuju Bundaran HI.
Keempat lapis pasukan tersebut terdiri dari pasukan antihuru-hara lengkap dengan tameng dan pentungan, pasukan pengurai massa (Raimas) Brimob dengan kendaraan bermotor, pasukan Brimob Polri berseragam putih dan berompi, serta pasukan dari satuan TNI.
“Akibatnya, titik aksi massa menjadi terpecah. Sebagian terpusat di Bundaran HI, sebagian lainnya tertahan di sekitar Gedung UOB di Jalan Sudirman, dan sebagian lagi terpencar karena sulit menembus barikade penjagaan berlapis yang sangat ketat,” kata Saiful dalam keterangannya, Kamis (29/10/2026).
Saiful menilai ketatnya penjagaan aparat dan upaya massa menembus barikade memicu kericuhan.
“AGRA mengecam tindakan kekerasan dan brutalitas yang ditunjukkan aparat keamanan TNI dan Polri terhadap massa aksi,” ungkapnya.
Saiful juga menuntut agar aparat yang melakukan kekerasan dan pemukulan terhadap peserta aksi dihukum setimpal.
“Selain itu, para pemberi instruksi pembubaran dan penangkapan massa aksi juga harus dicopot dan dimintai pertanggungjawaban,” ucapnya.
Saiful mengatakan massa turun ke jalan karena sudah muak dengan kebijakan pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka yang dinilai tidak kunjung membawa perbaikan bagi rakyat.
Pemerintahan Prabowo-Gibran juga dinilai abai dan menelantarkan rakyat yang terdampak bencana, seperti banjir di Sumatera, gempa bumi di NTT, hingga bencana asap akibat karhutla.
“Kebijakan rezim Prabowo-Gibran yang tidak kunjung memberikan perbaikan bagi kehidupan rakyat, serta terus melalaikan dan menelantarkan rakyat korban berbagai bencana, mulai dari banjir di Sumatera, gempa bumi di NTT, hingga karhutla dan bencana asap,” jelasnya.
Akibat karhutla, banyak masyarakat terpapar infeksi saluran pernapasan akut (ISPA), bahkan ada yang meninggal dunia. Kondisi ini menambah kemarahan rakyat di tengah persoalan yang tak kunjung selesai, seperti kemiskinan, pengangguran, dan pajak yang semakin membebani.
“Alih-alih menanggapi satu per satu tuntutan rakyat tersebut, Prabowo-Gibran justru sibuk menggelontorkan anggaran Negara untuk MBG, KDMP, pembangunan batalyon, serta peningkatan anggaran bagi TNI dan Polri,” kata Saiful.
Saiful menambahkan, rakyat semakin geram karena pemerintah dinilai sibuk membagi-bagi kekuasaan kepada TNI-Polri, keluarga, dan koleganya untuk mengurus berbagai sektor sipil, mulai dari pertanahan, kehutanan, taman nasional, pangan, tambang, perkebunan, hingga BUMN, MBG, dan KDMP.
“Hal ini telah lama menyulut kemarahan rakyat, namun tidak pernah digubris oleh Prabowo Subianto selaku Presiden maupun Gibran Rakabuming Raka selaku Wakil Presiden,” ucapnya.
Meski telah disampaikan lewat ruang publik, kritik rakyat dinilai tidak mendapat perhatian dari pemerintah.
“Bahkan dalam berbagai kesempatan, pidato-pidato yang disampaikan di hadapan publik justru semakin menunjukkan inkompetensi mereka dalam memimpin negeri,” tandasnya.