- Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto memaparkan program Makan Bergizi Gratis alternatif yang melibatkan pedagang kecil lokal pada Jumat, 30 Oktober 2026.
- Hasto menginstruksikan kader partai melakukan verifikasi faktual terhadap data desil BPJS Kesehatan yang dinilai tidak akurat bagi warga kurang mampu.
- Pernyataan tersebut disampaikan Hasto usai menghadiri konsolidasi DPD PDIP Provinsi Lampung untuk memperkuat struktur organisasi di akar rumput.
Suara.com - Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto membeberkan konsep program Makan Bergizi Gratis (MBG) alternatif versi partainya yang bertumpu pada kekuatan ekonomi kerakyatan dan kearifan lokal daerah.
Hasto menegaskan, program pemenuhan gizi masyarakat semestinya tidak didesain secara kaku dan sentralistik dari pusat, melainkan harus melibatkan langsung kepala daerah hingga pedagang kecil di tingkat akar rumput.
Pernyataan tersebut disampaikan Hasto ketika menjawab pertanyaan wartawan usai menghadiri agenda konsolidasi DPD PDI Perjuangan Provinsi Lampung, Jumat (30/10/2026) malam.
"Apa MBG versi PDI Perjuangan yang melibatkan kekuatan rakyat? Jadi bukan sebagai satu program yang didesain secara sentralistik, tapi dengan melihat keunikan daerah, melibatkan dengan kepala daerah, dan juga menggunakan warung-warung rakyat," kata Hasto.
Ia menjelaskan, gagasan tersebut mencuat dari serap aspirasi kader di akar rumput menyusul temuan sejumlah survei yang merefleksikan ketidakpuasan publik terhadap efektivitas berbagai kebijakan pemerintah saat ini.
Untuk itu, menurutnya, partai berlambang banteng moncong putih tersebut dituntut untuk tidak sekadar mengkritisi, melainkan menyodorkan solusi konkret di tengah masyarakat.
"Dengan hasil survei yang mengekspresikan ketidakpuasan atas berbagai kebijakan, PDI Perjuangan dengan memperkuat akar rumput itu juga dapat memberikan jawaban-jawaban. Bahwa ketika PDI Perjuangan dipercaya rakyat, apa solusinya? Apa jawaban PDI Perjuangan terhadap kelangkaan BBM? Apa jawaban PDI Perjuangan untuk memastikan bahwa BPJS Kesehatan tetap menjadi skala prioritas bagi rakyat?" tuturnya.
Selain persoalan gizi dan kelangkaan bahan bakar minyak (BBM), Hasto menyoroti karut-marut penetapan data desil yang kini menjadi basis kepesertaan BPJS Kesehatan.
Ia mendapati banyak laporan warga tidak mampu yang justru terlempar dari cakupan jaminan kesehatan akibat ketidakakuratan data desil pemerintah.
Menanggapi hal itu, Hasto menginstruksikan seluruh jajaran partai di daerah bergerak melakukan verifikasi faktual.
"Seluruh jajaran partai kami minta untuk melakukan pendataan mana yang tidak tepat, yang tidak sesuai dengan realitas. Kemudian nanti akan diperjuangkan melalui komisi yang ada di DPR RI," tegasnya.
Di sisi internal kepartaian, Hasto menyambut positif rampungnya konsolidasi organisasi DPD PDIP Lampung yang telah mengakar hingga ke tingkat kepengurusan ranting (desa/kelurahan).
Ia menyebut struktur yang kokoh ini menjadi modal berharga menghadapi dinamika pemilu, pilkada, hingga tanggap darurat bencana di daerah.
Hasto mencontohkan kesiapsiagaan kader PDIP Lampung yang dinilai tercepat dalam merespons dan membantu warga terdampak erupsi Gunung Anak Krakatau beberapa waktu lalu.
"Pemilu kan bagian dari konsolidasi demokrasi yang dilaksanakan secara periodik setiap lima tahun. Sehingga PDI Perjuangan mengedepankan pembentukan struktur partai inilah yang dibekali praksis ideologi untuk membela rakyat yang menjadi korban akibat kebijakan yang tidak adil," pungkasnya.