Aktivis 98 Tuntut Prabowo-Gibran Jalankan Agenda Reformasi atau Mundur

Minggu, 01 November 2026 | 08:54 WIB
Presiden Prabowo Subianto (kanan) didampingi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di Istana Negara, Jakarta. (ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A)
BACA 10 DETIK
  • Kelompok aktivis 1998 mengeluarkan Maklumat Matraman di Jakarta pada Jumat, 30 Oktober 2026.
  • Para aktivis mendesak pemerintah menjalankan agenda reformasi serta mengevaluasi dua tahun kepemimpinan Prabowo-Gibran.
  • Pemerintah terancam didesak mundur atau dipercepat pemilunya jika gagal memenuhi tuntutan para aktivis.

Pembacaan Maklumat Matraman oleh Edysa Girsang menjadi puncak acara. Maklumat Matraman menjadi penegasan sikap politik para aktivis 98 terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran.

Dalam maklumat tersebut, pemerintah didesak segera menjalankan agenda-agenda Reformasi 1998.

Apabila pemerintah tidak memenuhi tuntutan tersebut, para aktivis akan mendorong dua langkah politik, yakni mendesakkan percepatan Pemilu atau mendesak Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk mundur.

Pembacaan Maklumat Matraman sekaligus menjadi peringatan bahwa perjuangan Reformasi 1998 belum selesai dan masyarakat sipil tidak boleh membiarkan agenda perubahan bangsa berhenti di tengah jalan.

Dalam penutupan Forum Diskusi 98 Menggugat bertajuk “Pemuda Kritisi Dua Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran” para peserta juga membahas sejumlah persoalan mendasar, mulai dari prioritas APBN, program Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa Merah Putih, pendidikan, demokrasi, kebebasan sipil, krisis ekologi, kebakaran hutan hingga penangkapan-penangkapan aktivis pro demokrasi yang marak terjadi dalam 2 tahun ini.

Para aktivis menilai bahwa keberhasilan pembangunan tidak cukup diukur dari besarnya anggaran maupun banyaknya program pemerintah. Yang lebih penting adalah manfaat nyata bagi rakyat, pemerataan kesejahteraan, transparansi, serta perlindungan terhadap demokrasi.

98 Menggugat menegaskan bahwa kritik terhadap pemerintah bukanlah bentuk penolakan terhadap Indonesia, melainkan bagian dari tanggung jawab warga negara untuk menjaga arah perjalanan bangsa.

Semangat Sumpah Pemuda 1928 dan Reformasi 1998 harus terus menjadi energi bagi generasi muda untuk memperjuangkan Indonesia yang lebih adil, demokratis, dan berdaulat. Pemuda tidak meminta panggung. Pemuda menuntut tanggung jawab.

Terkait
Terpopuler
Terkini
Lihat Artikel Lainnya

Dapatkan Aplikasi
Suara.com