-
Ratusan ribu pekerja dan pelajar Prancis menggelar mogok massal menuntut kenaikan upah minimum.
-
Pemerintah menerjunkan 70.000 polisi untuk mengantisipasi potensi bentrokan dan kerusuhan di jalanan.
-
Pembatasan rute demonstrasi oleh otoritas Paris memicu kritik keras dari kelompok serikat buruh.
Suara.com - Prancis bersiap menghadapi aksi mogok kerja massal yang melumpuhkan berbagai sektor publik dan swasta pada Kamis waktu setempat atau Jumat waktu Indonesia. Gelombang protes gabungan antara serikat pekerja dan kelompok pelajar ini diprediksi menyedot partisipasi hingga 700.000 demonstran di seluruh negeri.
Kombinasi kemarahan atas lonjakan biaya hidup dan ketimpangan ekonomi memperluas eskalasi kerusuhan yang sebelumnya digerakkan pelajar. Ibu Kota Paris sendiri diproyeksikan menjadi pusat konsentrasi massa terbesar dengan perkiraan 80.000 demonstran menduduki jalanan utama.
Iklim protes kali ini membawa tekanan baru bagi pemerintah karena menyatukan isu fasilitas pendidikan dan kesejahteraan buruh. Sektor transportasi rel, rumah sakit umum, hingga layanan pos dipastikan lumpuh total akibat mogok serentak ini.
"Ini akan menjadi mobilisasi yang kuat," kata Marylise Leon dari serikat buruh CFDT, dikutip dari CNA.
Dia memperkirakan jumlah peserta akan menyamai protes reformasi pensiun Prancis pada tahun 2023 yang melibatkan lebih dari 1 juta orang.
Tuntutan utama para pengunjuk rasa berfokus pada dorongan penyesuaian gaji pokok yang dinilai jalan di tempat. Selain penyesuaian upah minimal, massa mendesak reformasi pajak yang lebih adil serta perbaikan sarana belajar bagi generasi muda.
Merespons potensi gangguan ketertiban, aparat keamanan menerjunkan personel dalam skala besar di berbagai kota. Pemerintah berjanji menindak tegas setiap potensi kerusuhan yang muncul di tengah barisan pengunjuk rasa.
"Tanggapan yang sangat tegas" terhadap segala tindakan kekerasan atau kekacauan, tegas Menteri Dalam Negeri Laurent Nunez.
Langkah preventif ini diambil setelah serangkaian bentrokan keras terjadi pada gelombang demonstrasi sebelumnya. Polisi sempat menyemprotkan gas air mata dan meriam air guna memecah kerumunan pelajar yang memblokir akses jalan.
Penyelidikan atas percobaan pembunuhan bahkan mulai dibuka usai lemparan bom molotov menyasar aparat pengaman di Paris. Di sisi lain, tindakan represif kepolisian juga menuai kritik tajam dari lembaga pemerhati hak asasi.
Otoritas keamanan Paris secara mendadak melarang penggunaan jalur unjuk rasa utama yang melintasi pusat kota. Jalur demonstrasi mengarah ke timur menjauhi area vital ditunjuk sebagai rute alternatif wajib.
Pemindahan rute ini dinilai para pemimpin serikat pekerja sebagai upaya pembatasan hak berpendapat di muka umum. Banding hukum langsung dilayangkan demi memulihkan jalur demonstrasi ke titik semula.
"Kami menyadari adanya efek kumulatif: Simpati masyarakat terhadap gerakan siswa SMA dan mahasiswa tidak surut, dan orang-orang mempertanyakan pembatasan kebebasan, terutama larangan demonstrasi," kata Fabrice Fort dari serikat buruh CGT.
"Hal ini memicu kesadaran di antara orang-orang yang biasanya tidak banyak bersuara," tambahnya.
Fenomena gejolak sosial akibat tekanan ekonomi ini rupanya tidak hanya terjadi di Prancis. Pergerakan pemuda dengan isu serupa terpantau mulai merembet ke beberapa negara tetangga seperti Denmark, Jerman, dan Italia.
Gerakan protes massal ini berakar dari aksi mogok para pelajar SMA yang mengeluhkan minimnya fasilitas sarana pembelajaran di sekolah. Demonstrasi tersebut cepat membesar begitu bercampur dengan frustrasi masyarakat luas akibat kenaikan harga kebutuhan pokok dan ketimpangan ekonomi yang meruncing.
Puncak ketegangan awal pecah pada 17 Oktober lalu, menghasilkan kerusuhan, penjarahan toko, dan perusakan fasilitas publik terparah di Prancis dalam beberapa tahun terakhir. Otoritas keamanan secara terbuka telah mengakui adanya kegagalan intelijen dan pengawalan yang memicu eskalasi kekerasan tersebut.