- Kelompok LGBTQ+ menuntut pengakuan hak dalam aksi Women's March Jakarta pekan lalu dengan alasan membayar pajak.
- Wasekjen MUI Aminudin Yakub menyatakan pada 9 November 2026 bahwa status pembayar pajak tidak melegalkan perilaku LGBTQ+.
- Profesor Trubus Rahardiansah mendorong pemerintah membuat regulasi jelas dan kajian khusus agar pemenuhan hak identitas tepat sasaran.
Suara.com - Tuntutan pengakuan hak kelompok LGBTQ+ yang mengemuka dalam aksi Women's March Jakarta pekan lalu memantik tanggapan sejumlah pihak.
Para penuntut menilai hak itu penting diakui karena mereka merasa sama-sama membayar pajak sebagai warga negara.
Wakil Sekretaris Jenderal Bidang Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), Aminudin Yakub, menyampaikan tanggapannya pada Senin (9/11/2026).
Ia lebih dulu menegaskan dukungan MUI terhadap gerakan perempuan.
"Soal gerakan perempuan untuk penguatan dan pemberdayaan perempuan, ya kami mendukung penyuaraan aksi tersebut," ujarnya kepada Suara.com melalui sambungan telepon.
Namun menurut Aminudin, status sebagai pembayar pajak tidak lantas bisa dijadikan landasan untuk menuntut hak melakukan perilaku LGBTQ+.
Ia pun membedakan hak dasar warga negara dengan perilaku yang menurutnya melanggar aturan.
"Jadi harus dibedakan antara hak-hak sebagai warga negara dia mendapatkan pendidikan, kesehatan, pekerjaan sebagai pembayar pajak gitu, dengan hak dia melakukan LGBTQ+ yang jelas melanggar undang-undang," lanjut Aminudin.
Sementara itu, Guru Besar Sosiologi Hukum Universitas Trisakti, Prof. Trubus Rahardiansah, menilai inti persoalan terletak pada pengakuan identitas.
Menurut dia, sebagai warga negara, kelompok LGBTQ+ sudah diterima.
"Identitasnya yang belum diterima itu," sorot sang akademisi saat dihubungi Suara.com secara terpisah.
Trubus kemudian mendorong pemerintah menyusun aturan yang jelas terkait pengakuan identitas tersebut.
Ia mengingatkan bahwa Indonesia adalah negara hukum yang menjunjung kesetaraan di hadapan hukum.
"Kalau kita negara hukum, harusnya equality before the law ya," kata dia.
Kendati demikian, Trubus mengakui bahwa persoalan pengakuan hak LGBTQ+ ini tidak sederhana.
Masih butuh kajian khusus untuk bagaimana ke depannya pemenuhan hak LGBTQ+ benar-benar tepat sasaran dan tidak menimbulkan polemik di kalangan masyarakat.
"Perlu ada edukasi juga kelihatannya," tandas Trubus.