- Pemerintah resmi mencabut izin Hak Guna Usaha 11 perusahaan terkait kasus karhutla.
- Menteri ATR/BPN Nusron Wahid menyebut 11 perusahaan tersebut memiliki investor domestik serta asing yang berasal dari Korea Selatan, Malaysia, dan Singapura.
- Penanganan 11 perusahaan tersebut dibagi menjadi lima klaster berbeda berdasarkan tingkat pelanggaran serta kondisi lahan yang terbakar di berbagai wilayah.
Terakhir, tiga perusahaan masih masuk klaster kelima yang dalam proses pengkajian. Ketiganya adalah PT STP, PT API, dan PT JMS.
Pemerintah masih memeriksa kondisi fisik lahan dan mengukur data untuk menentukan apakah pencabutan HGU dilakukan seluruhnya atau hanya sebagian.
15 Personel Gugur
Pencabutan izin tersebut menjadi bagian dari penanganan karhutla yang sepanjang 2026 juga menelan korban jiwa dari kalangan petugas.
Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Dudung Abdurachman sebelumnya menyebut 15 personel gugur saat menjalankan tugas penanggulangan karhutla di Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Jawa Timur, dan Sulawesi Selatan.
Salah satu korban terbaru adalah Yayan Sofyan Suri yang meninggal dalam kecelakaan helikopter penanggulangan karhutla di Sungai Barito, Kalimantan Selatan, pada 8 November 2026.
Tiga prajurit TNI, yakni Letkol CPN Anumerta Dudi Firmansyah, Kapten CPN Nur Hafidz Akbar, dan Sertu Heri Prasetyo, juga termasuk personel yang gugur.