- Pemerintah resmi mencabut izin Hak Guna Usaha 11 perusahaan terkait kasus karhutla.
- Menteri ATR/BPN Nusron Wahid menyebut 11 perusahaan tersebut memiliki investor domestik serta asing yang berasal dari Korea Selatan, Malaysia, dan Singapura.
- Penanganan 11 perusahaan tersebut dibagi menjadi lima klaster berbeda berdasarkan tingkat pelanggaran serta kondisi lahan yang terbakar di berbagai wilayah.
Suara.com - Pemerintah mencabut izin Hak Guna Usaha (HGU) milik 11 perusahaan terkait kasus kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Sejumlah perusahaan tersebut diketahui memiliki investor dari Korea Selatan, Malaysia, dan Singapura.
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid mengatakan, pencabutan HGU dilakukan berdasarkan rekomendasi Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim) Polri.
"Ada 11 perusahaan berbasis HGU yang direkomendasikan oleh Kabareskrim untuk dicabut HGU-nya," ujar Nusron dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (9/11/2026).
Nusron menyebut pemilik manfaat atau beneficial owner dari sejumlah perusahaan tersebut berasal dari luar negeri. Selain investor Korea Selatan, Malaysia, dan Singapura, terdapat pula pemegang saham dari dalam negeri.
"Beneficiary Ownership dari 11 PT tersebut ada yang dari Korea Selatan, ada yang dari Malaysia, ada yang dari Singapura, investornya, pemegang sahamnya. Juga ada dari beberapa dari dalam negeri," ungkapnya.
Sebelas perusahaan tersebut yakni PT MIB di Kalimantan Selatan; PT RKA, PT SKM, PT SAE, PT PSLT, PT BOS, PT AER, PT ANI, dan PT API di Kalimantan Barat; serta PT JMS dan PT STP di Kalimantan Timur.
Nusron menjelaskan, penanganan terhadap 11 perusahaan itu dibagi ke dalam lima klaster berdasarkan kondisi lahan dan pelanggaran yang ditemukan.
Klaster pertama mencakup perusahaan yang seluruh izin HGU-nya dicabut. Kebijakan ini diambil karena kebakaran terjadi berulang kali, luas area terbakar mencapai lebih dari 50 persen dari total HGU, serta perusahaan tidak memiliki sarana dan prasarana memadai untuk mengantisipasi maupun memitigasi karhutla.
Tiga perusahaan masuk dalam klaster ini, yakni PT MIB dengan luas lahan sekitar 4.000 hektare, PT RKA seluas 11.000 hektare, dan PT SKM seluas 7.000 hektare.
Sementara klaster kedua hanya mencakup PT PSLT dengan luas lahan 2.300 hektare. Nusron menyebut HGU perusahaan tersebut telah berakhir sejak 2020 sehingga lahan itu dipastikan akan diambil alih negara.
Pada klaster ketiga, pemerintah membatalkan penerbitan HGU bagi perusahaan yang telah mengantongi Izin Usaha Perkebunan (IUP), tetapi belum memperoleh HGU.
Perusahaan yang masuk kelompok ini adalah PT ANI seluas 5.000 hektare, PT BOS seluas 4.000 hektare, dan PT AER seluas 5.000 hektare.
Kementerian ATR/BPN juga akan merekomendasikan kepada Kementerian Dalam Negeri dan pemerintah daerah terkait untuk mengevaluasi IUP yang telah diterbitkan bagi ketiga perusahaan tersebut.
Adapun klaster keempat mencakup pencabutan HGU secara sebagian. Langkah ini diterapkan karena tingkat kebakaran di area perusahaan tidak mencapai 50 persen dari total luas HGU.
"Kenapa sebagian? Karena tingkat kebakarannya kurang dari 50 persen, yaitu PT SAE di Landak, Kalimantan Barat, seluas 1.510 hektar," jelas Nusron.