- Sejumlah fraksi DPR RI telah membahas wacana pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka secara informal.
- DPR belum mengambil langkah resmi dan menunggu pembukaan masa sidang pada Selasa (10/11/2026) serta salinan lengkap putusan Mahkamah Agung.
- Pimpinan DPR menyatakan seluruh aspirasi yang masuk akan ditangani melalui mekanisme dan tata tertib parlemen yang berlaku.
Suara.com - Wacana pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mulai dibicarakan secara informal oleh sejumlah fraksi di DPR RI. Namun, parlemen belum mengambil langkah resmi karena masih menunggu pembukaan masa sidang dan salinan lengkap putusan Mahkamah Agung (MA).
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menyebut pembahasan tersebut muncul setelah sejumlah organisasi masyarakat (ormas) dan anggota DPR lintas fraksi menyampaikan keinginan untuk membawa aspirasi terkait persoalan Gibran ke parlemen.
"Secara informal masih pembahasan lintas fraksi, karena memang masih belum masuk masa sidang dan mereka minta dalam forum yang diatur secara mekanisme, mereka akan minta pembahasan secara resmi," kata Dasco kepada wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (9/11/2026).
Meski komunikasi lintas fraksi sudah berlangsung, Dasco menegaskan DPR belum menentukan sikap maupun agenda resmi untuk menindaklanjuti wacana tersebut. Masa persidangan DPR baru akan dibuka pada Selasa (10/11/2026).
Selain itu, DPR belum menggelar rapat pimpinan maupun rapat Badan Musyawarah (Bamus) yang menjadi forum untuk membahas agenda dan kegiatan parlemen.
Dasco juga menyebut DPR masih menunggu keputusan lengkap MA sebelum menentukan langkah yang akan diambil terkait persoalan Wakil Presiden tersebut.
"Sehingga kami belum dapat kemudian menyampaikan langkah-langkah apa yang kemudian akan diambil oleh DPR RI," katanya.
Ia memastikan aspirasi yang berkembang akan ditangani melalui mekanisme dan tata tertib yang berlaku di DPR. Namun, Dasco belum merinci bentuk tindak lanjut yang mungkin ditempuh parlemen.
"Untuk apa yang terjadi pada saat ini, nanti pada waktunya akan disikapi oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia," tuturnya.
Terkait kemungkinan pengguliran hak angket dalam rapat paripurna pembukaan masa sidang, Dasco menegaskan agenda tersebut tidak serta-merta menandai dimulainya proses pengajuan hak angket.
Menurutnya, rapat paripurna besok hanya menjadi penanda dimulainya kembali aktivitas persidangan DPR. Mekanisme pembahasan maupun pengajuan hak-hak DPR baru dapat berjalan setelah masa sidang resmi dibuka.
"Besok itu baru pembukaan masa sidang, sehingga proses-proses yang lain tentunya baru bisa berjalan kalau masa sidang DPR RI kemudian sudah berjalan," pungkasnya.