- Jaksa menuntut PT KA Property Management membayar uang pengganti serta denda terkait kasus korupsi proyek perlintasan kereta api.
- Anak perusahaan PT KAI tersebut terbukti memberikan fee demi memenangkan proyek pengadaan di Direktorat Jenderal Perkeretaapian.
- Sidang tuntutan terhadap perusahaan berlangsung di Pengadilan Tipikor Jakarta pada hari Senin tanggal sembilan November 2026.
Suara.com - Jaksa Penuntut Umum (JPU) menuntut PT KA Property Management (KAPM) membayar uang pengganti sebesar Rp2,4 miliar dalam perkara suap pengadaan proyek perlintasan sebidang jalur kereta api Jawa-Sumatera di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA).
Jaksa menilai KAPM terbukti melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut dalam proyek tersebut.
"Kami penuntut umum, menuntut agar majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan terdakwa PT KA Property Management telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut,” kata jaksa di Pengadilan Tipikor Jakarta pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Senin (9/11/2026).
Atas perbuatannya, jaksa menuntut PT KAPM membayar denda sebesar Rp200 juta. Apabila denda tidak dibayarkan dalam waktu satu bulan, harta kekayaan atau pendapatan perusahaan akan disita dan dilelang untuk melunasi kewajiban tersebut.
"Dan apabila penyitaan dan pelelangan harta kekayaan atau pendapatan tersebut tidak cukup, maka pidana denda yang tidak dibayar tersebut diganti dengan pencabutan izin usaha jasa konstruksi PT KA Property Management selama 1 tahun," ujar jaksa.
Selain denda, jaksa juga menuntut PT KAPM membayar uang pengganti kepada negara sebesar Rp2.410.092.416. Namun, jumlah tersebut dikurangi dengan uang yang telah disita sebesar Rp1.560.434.401. Dengan demikian, perusahaan masih harus membayar sisa uang pengganti sebesar Rp849.658.015.
"Menjatuhkan pidana tambahan kepada terdakwa PT KA Property Management untuk membayar uang pengganti kepada negara sebesar Rp2.410.092.416 dikurangi dengan memperhitungkan uang yang telah disita sebesar Rp1.560.434.401," tegas jaksa.
Jaksa meminta sisa uang pengganti tersebut dibayarkan paling lama satu bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap. Jika tidak dibayarkan, harta benda perusahaan akan disita dan dilelang untuk menutupi kewajiban tersebut.
Apabila hasil penyitaan dan pelelangan tidak mencukupi, uang pengganti yang belum dibayar akan diganti dengan penutupan seluruh perusahaan PT KAPM selama satu tahun.
Dugaan Suap Proyek Perlintasan Kereta Api
PT KA Property Management, anak perusahaan PT Kereta Api Indonesia (KAI), didakwa memberikan commitment fee sebesar lima persen untuk memenangkan proyek pekerjaan perlintasan sebidang Jawa-Sumatera Tahun Anggaran 2022 di Direktorat Prasarana Perkeretaapian Kementerian Perhubungan.
Tarif lima persen dari nilai kontrak pengadaan tersebut diduga dipatok oleh Harno Trimadi, yang saat itu menjabat Direktur Prasarana Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan sekaligus Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).
Total commitment fee yang diduga diberikan kepada Harno Trimadi dan Fadliansyah mencapai Rp1.125.000.000 atau Rp1,125 miliar. Selain itu, terdapat pemberian uang sebesar Rp240 juta kepada tiga anak buah Harno, salah satunya Budi Prasetyo yang menjabat Ketua Kelompok Kerja (Pokja) Pengadaan Penanganan Perlintasan Sebidang pada jalur kereta api di wilayah Jawa dan Sumatera.
Jaksa mengungkapkan, berdasarkan perhitungan Aria Farah Mita selaku ahli akuntansi keuangan korporasi, keuntungan yang diperoleh PT KA Property Management mencapai Rp2.410.092.416 atau sekitar Rp2,4 miliar.
Atas perbuatannya, PT KA Property Management didakwa melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, juncto Pasal 20 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, juncto Pasal 126 ayat (1) KUHP.
Selain itu, perusahaan juga didakwa dengan Pasal 13 juncto Pasal 18 UU Tipikor sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001, juncto Pasal 20 huruf c UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, juncto Pasal 126 ayat (1) KUHP.