- Sebanyak 93 korporasi dan 241 perorangan menghadapi proses hukum terkait kasus karhutla.
- Kementerian Kehutanan menjatuhkan sanksi administratif kepada 32 subjek hukum termasuk pencabutan dan pembekuan izin usaha.
- Pemerintah menegaskan perusahaan pelanggar karhutla terancam kehilangan izin dan tidak mendapat perlakuan istimewa.
Suara.com - Sebanyak 93 korporasi telah masuk dalam proses penegakan hukum terkait kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Pemerintah menegaskan perusahaan yang terbukti melanggar tidak akan mendapat perlakuan istimewa, bahkan terancam kehilangan izin usaha.
Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Dudung Abdurachman mengatakan, data hasil sinkronisasi Kejaksaan Agung dan Polri mencatat 93 Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) terhadap korporasi.
Selain itu, terdapat 241 SPDP terhadap perorangan.
“Tidak boleh ada pembiaran terhadap pelanggaran, tidak boleh ada perlakuan istimewa terhadap korporasi, dan tidak boleh ada pihak yang kebal hukum,” kata Dudung di Kemenko Polkam, Senin (9/11/2026).
Dudung menegaskan, penegakan hukum harus dilakukan secara tegas, objektif, dan konsisten agar memberikan efek jera.
Pemerintah juga menyiapkan sanksi terhadap perusahaan yang terbukti melanggar, mulai dari pembekuan hingga pencabutan izin.
“Namun demikian pemerintah juga harus membedakan perusahaan yang patuh dan sungguh-sungguh melaksanakan kewajibannya dengan perusahaan yang terbukti melakukan pelanggaran,” tambahnya.
Data Kementerian Lingkungan Hidup mencatat 57 badan usaha di delapan provinsi memiliki area terbakar di dalam wilayah konsesi dengan total luas mencapai 33.514,01 hektare.
Sementara itu, Kementerian Kehutanan telah menjatuhkan sanksi administratif terhadap 32 subjek hukum. Rinciannya, lima pencabutan izin, 19 pembekuan, serta delapan teguran tertulis atau paksaan pemulihan.
Di sisi penegakan pidana, Polri menangani 120 subjek hukum yang tengah diproses dalam perkara karhutla. Kementerian ATR/BPN bersama Kementerian Lingkungan Hidup juga telah melakukan inspeksi lapangan terhadap 57 entitas usaha.
Dudung mengingatkan, kepemilikan Hak Guna Usaha (HGU) maupun Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) bukan jaminan perusahaan bebas dari kewajiban pengelolaan lahan.
Jika terbukti melanggar, izin dapat dibekukan, dicabut, atau tidak diperpanjang.
“Untuk itu saya meminta seluruh kementerian dan lembaga terkait memperkuat sinkronisasi data, mempercepat proses hukum, memastikan tindak lanjut hasil pemeriksaan lapangan, serta mengawasi pelaksanaan sanksi dan pemulihan lingkungan,” pungkasnya.