- Koordinator Sospol BEM UI Muhammad Hafidz Haernanda mengkritik pemerintahan Prabowo-Gibran di Jakarta Pusat, Minggu (8/11/2026).
- Mahasiswa menilai pemerintah gagal mengatasi kebakaran hutan di berbagai wilayah dan mendesak penetapan status bencana nasional.
- Pemerintah dituduh lamban menangani krisis lingkungan serta lebih fokus membungkam aktivis dan demonstrasi masyarakat.
Suara.com - Koordinator Bidang Sosial Politik Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI), Muhammad Hafidz Haernanda, melontarkan kritik terhadap kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Dalam orasinya di acara Konser Obat Stres untuk Rakyat di Jakarta Pusat, Minggu (8/11/2026), Hafidz bahkan berharap masa kepemimpinan Prabowo-Gibran cukup berlangsung selama dua tahun.
“Doa terakhirku adalah semoga Pak Prabowo dan Pak Gibran cukup dua tahun saja,” kata Hafidz.
Ia menilai pemerintahan Prabowo-Gibran belum mampu menangani sejumlah persoalan, salah satunya kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Hafidz menyoroti kondisi masyarakat yang terdampak karhutla di sejumlah wilayah, mulai dari Kalimantan, Sulawesi, hingga Papua. Menurutnya, warga harus menghadapi kesulitan bernapas akibat asap kebakaran, sementara para pejabat dinilai tetap berada dalam kondisi nyaman.
“Mereka berusaha bernapas, tapi mereka menyadari bahwa hal sedasar napas saja membutuhkan usaha lebih. Sedangkan para elite yang duduk di sana, bernapas dengan nyaman,” ujarnya.
Atas kondisi tersebut, Hafidz bersama mahasiswa lainnya mendesak pemerintah menetapkan karhutla sebagai bencana nasional.
Namun, menurut Hafidz, desakan tersebut justru mendapat serangan balik dari pihak-pihak yang disebutnya sebagai buzzer. Mereka, kata dia, menyampaikan bahwa kondisi karhutla sudah mulai membaik.
Ia pun mempertanyakan klaim perbaikan tersebut dan menyindir pemerintah yang dinilainya tidak memiliki peran langsung dalam turunnya hujan.
“Tapi pertanyaannya, yang membuat karhutla membaik itu Prabowo-Gibran atau Tuhan? Saya rasa Prabowo-Gibran tidak mungkin mampu untuk mengakibatkan hujan turun dengan jentikan,” ucapnya.
Lebih lanjut, Hafidz mengkritik respons pemerintah terhadap gerakan masyarakat. Ia menilai pemerintah justru lebih mampu menghentikan demonstrasi dan menangkap aktivis dibandingkan menyelesaikan persoalan yang dihadapi masyarakat.
“Jadi mereka hanya mampu memberhentikan kita demo, menangkap aktivis, dan juga yang sudah pasti mereka hanya bisa berantem satu sama lain,” tandasnya.