- Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution berhasil menurunkan tingkat inflasi tahunan dari 4,79 persen pada Juni menjadi 2,71 persen pada September 2026.
- Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menjalankan berbagai program lintas sektor mulai dari pemantauan harga hingga intervensi pasar dan penguatan produksi pangan.
- Pengamat ekonomi menilai penurunan inflasi tersebut sebagai sinyal positif yang harus diiringi dengan upaya nyata dalam memperkuat daya beli masyarakat.
Pengamat Ekonomi Sumatera Utara, Muhammad Asyari dari Universitas Batuta, mengapresiasi capaian pengendalian inflasi tersebut. Menurutnya, penurunan dari 4,79 persen menjadi 2,71 persen merupakan sinyal positif yang menunjukkan adanya upaya pemerintah menjaga stabilitas daerah.
"Menurut saya, keberhasilan menekan inflasi dari 4,79 persen menjadi 2,71 persen pada September 2026 merupakan sinyal positif yang patut diapresiasi. Karena jelas menunjukkan adanya upaya menjaga stabilitas daerah," ujarnya.
Meski demikian, Asyari mengingatkan agar keberhasilan pengendalian inflasi diikuti dengan penguatan daya beli masyarakat. Jangan sampai angka inflasi terkendali, tetapi masyarakat masih kesulitan memenuhi kebutuhan sehari-hari.
"Keberhasilan pengendalian inflasi harus diikuti dengan upaya memperkuat daya beli masyarakat. Jangan sampai angka inflasi terkendali, tetapi masyarakat masih merasakan beratnya memenuhi kebutuhan sehari-hari," katanya.
Asyari berharap Bobby Nasution terus memperkuat koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), menjaga ketersediaan bahan pokok, mendorong produktivitas sektor pertanian, serta memperbaiki distribusi pangan, terutama menjelang Natal dan Tahun Baru (Nataru).
Menurutnya, pengendalian inflasi bukan pekerjaan sederhana karena dipengaruhi berbagai faktor, mulai dari ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, kondisi produksi pangan, hingga dinamika permintaan masyarakat.
BPS sendiri mengingatkan bahwa Desember dalam dua tahun terakhir menjadi salah satu periode dengan tekanan inflasi tertinggi. Pada Desember 2024, inflasi tercatat 0,98 persen, sedangkan Desember 2025 mencapai 1,66 persen.
Selain itu, data BPS menunjukkan konsumsi rumah tangga pada Triwulan III-2026 mengalami kontraksi 0,32 persen dibandingkan triwulan sebelumnya, meskipun secara tahunan masih tumbuh 5,04 persen.
Kondisi tersebut menjadi pengingat bahwa stabilitas harga harus berjalan beriringan dengan peningkatan pendapatan dan kualitas pekerjaan masyarakat.
"Target akhirnya adalah pasokan pangan yang aman dan berkelanjutan, harga yang stabil, distribusi yang lancar, serta daya beli masyarakat tetap terjaga. Dengan begitu, masyarakat terlindungi dari dampak inflasi dan kesejahteraan semakin meningkat," pungkas Evan.
Secara keseluruhan, capaian penurunan inflasi menjadi catatan positif bagi pemerintahan Bobby Nasution. Namun, konsistensi pengendalian harga dan penguatan daya beli masyarakat, terutama menjelang Nataru, akan menjadi ujian berikutnya bagi Pemprov Sumut.