- Div Propam Polri menggelar sidang etik terhadap Irjen Ahrie Sonta pada Selasa, 10 November 2026.
- Sidang tersebut dilakukan atas dugaan keterlibatan Ahrie dalam kasus penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto.
- Polri menetapkan empat jenderal sebagai tersangka dengan ancaman pidana penjara paling lama 10 tahun.
Suara.com - Kadiv Humas Polri, Irjen Pol Johnny Eddizon Isir mengatakan, Kepala Divisi Hukum (Kadivkum) Polri Irjen Pol Ahrie Sonta Nasution (ASN) sedang menjalani sidang etik KKEP (Komisi Kode Etik Kepolisian).
Sidang tersebut menyusul, dugaan keterlibatan Ahrie Sonta dalam penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto.
“Hari ini sesuai rencana dilaksanakan kode etik profesi Polri terhadap saudara AS oleh Div Propam Polri,” kata Isir saat dikonfirmasi awak media, Selasa (10/11/2026).
Namun, terkait pelaksanaan sidang etik seperti susunan Atasan yang Berhak Menghukum (Ankum) sebagai majelis KKEP belum disampaikan lebih lanjut. Termasuk kapan tiga tersangka lainnya akan menjalani sidang etik.
Sidang etik terhadap Ahrie, digelar sebagai bagian simultan dengan proses pidana dalam rangka memberikan sanksi secara internal terhadap anggota polri yang melakukan pelanggaran.
Polri, sebelumya memastikan empat tersangka kasus dugaan ilegal akses berupa penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto dan para tokoh akan menjalani sidang Kode Etik Profesi Polri (KEPP).
"Untuk terkait kode etik tentu secara kesinambungan ini terus juga dalam proses ke arah sana," kata Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko saat jumpa pers, Kamis (5/11/2026).
Dalam kasus penyadapan ilegal ini, Polri telah menetapkan 4 orang jenderal polisi menjadi tersangka. Keempatnya, Jenderal Listyo Sigit Prabowo, serta tiga tersangka lainnya terdiri atas Irjen Pol Ahrie Sonta Nasution, Irjen Pol Eko Hadi Santoso, dan Irjen Pol Slamet Uliandi.
Sementara agar kasus ini bisa berjalan dengan transparan, Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto sedang mempersiapkan tim khusus, dipimpin langsung Kabareskrim Polri.
Tim Khusus ini nantinya akan bertugas mengusut kasus ilegal akses berupa penyadapan tokoh negara salah satunya Presiden Prabowo Subianto.
Keempat jenderal yang jadi tersangka dijerat pasal berlapis mulai dari Pasal 258 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, Jo Pasal 332 ayat (1) dan/atau ayat (2) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP jo Undang -Undang ITE, Pasal 32 ayat (1) dengan ancaman pidana paling lama 10 tahun penjara.