- Massa dari Gema Keadilan menggelar aksi demonstrasi menuntut pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di depan Gedung DPR RI pada Selasa, 10 November 2026.
- Demonstrasi tersebut dilatarbelakangi oleh tekanan ekonomi, sulitnya penciptaan lapangan kerja, masalah legitimasi ijazah, serta dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto.
- Dalam aksinya, mereka menyampaikan lima tuntutan termasuk mendesak Gibran mundur.
Suara.com - Spanduk bertuliskan tuntutan pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka terbentang di pagar depan Gedung DPR RI, Selasa (10/11/2026). Massa aksi yang menggelar demonstrasi bertepatan dengan peringatan Hari Pahlawan itu mendesak Gibran mundur dari jabatannya.
Aksi tersebut diikuti sejumlah kelompok masyarakat, salah satunya organisasi Gema Keadilan.
Mereka menilai berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat, mulai dari tekanan ekonomi hingga sulitnya penciptaan lapangan kerja bagi generasi muda, menjadi alasan untuk mendesak perubahan kepemimpinan.
Wakil Ketua Gema Keadilan, Zaki Ramadhan Rifai, menyinggung janji kampanye penciptaan 19 juta lapangan kerja yang menurutnya belum menjawab persoalan ketimpangan dan kerusakan saat ini.
"Waktu kampanye seorang pemuda menjanjikan 19 juta lapangan pekerjaan. Hari ini kita dihadapkan dengan ketimpangan dan kerusakan," kata Zaki di depan Gedung DPR RI, Selasa (10/11/2026).
Ia juga menyoroti tantangan generasi muda dalam mencapai kemandirian ekonomi. Menurut Zaki, persoalan tersebut mencerminkan kepemimpinan nasional yang mereka nilai tidak kompeten.
Atas dasar itu, Gema Keadilan menyatakan dukungan terhadap tuntutan pemakzulan Gibran. Mereka turut mengangkat polemik legitimasi dan ijazah Wakil Presiden.
Tak hanya itu, massa juga menyoroti dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto. Mereka menilai kasus tersebut sebagai persoalan serius yang menyangkut kedaulatan negara dan kualitas demokrasi.
Lima Tuntutan
Dalam aksi tersebut, Gema Keadilan menyampaikan lima tuntutan.
Pertama, meminta Gibran mengundurkan diri dari jabatan Wakil Presiden RI sekaligus menyampaikan permintaan maaf kepada masyarakat.
Kedua, mendesak DPR RI menggunakan Hak Menyatakan Pendapat untuk menyikapi polemik legitimasi Gibran sebagai wakil presiden.
Ketiga, meminta aparat penegak hukum mengusut tuntas dugaan penyadapan terhadap Prabowo hingga mengungkap aktor intelektual dan pihak-pihak yang terlibat.
Keempat, menuntut penegakan hukum yang adil, transparan, serta bebas dari intervensi kekuasaan dan kepentingan politik.
Kelima, menyerukan seluruh elemen bangsa menjaga supremasi hukum, menegakkan konstitusi, dan mengawal demokrasi yang berlandaskan keadilan serta akuntabilitas.