- Kejagung menggeledah enam kantor perusahaan afiliasi Arif Kurniawan di Sulawesi Tenggara.
- Penyidik menyita dokumen perizinan tambang hingga barang bukti elektronik.
- Penggeledahan dilakukan terkait penyidikan kasus dugaan korupsi tata kelola nikel periode 2013-2025.
Suara.com - Kejaksaan Agung (Kejagung) kembali menggeledah enam kantor perusahaan yang diduga terafiliasi dengan 'raja nikel' Arif Kurniawan. Penggeledahan dilakukan di sejumlah wilayah Sulawesi Tenggara dalam penyidikan kasus dugaan korupsi tata kelola nikel periode 2013-2025.
Kapuspenkum Kejagung RI, Anang Supriatna mengatakan enam lokasi yang digeledah merupakan kantor perusahaan yang tersebar di Kendari, Konawe Utara, dan Buton Tengah.
"Tim penyidik telah melakukan tindakan proses penyidikan yaitu berupa penggeledahan di beberapa tempat, yaitu kurang lebih enam tempat," ujar Anang di Kejagung, Selasa (10/11/2026).
Enam lokasi tersebut meliputi kantor PT ANI di Kendari dan kantor perusahaan yang sama di area tambang Konawe Utara. Penyidik juga menggeledah kantor PT KAA di Konawe Utara serta kantor PT AMI di Kendari.
Dua lokasi lainnya berada di Kabupaten Buton Tengah, yakni kantor PT AMI dan PT AMID. Seluruh perusahaan tersebut diduga memiliki keterkaitan dengan Arif Kurniawan.
"Enam kantor perusahaan yang diduga terafiliasi dengan saudara AK," ungkap Anang.
Dari penggeledahan tersebut, penyidik menyita sejumlah dokumen terkait perizinan dan aktivitas pertambangan. Di antaranya dokumen Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) serta Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH).
Penyidik juga mengamankan barang bukti elektronik berupa laptop, telepon genggam, dan komputer pribadi.
Geledah Sejumlah Lokasi di Jakarta
Penggeledahan di Sulawesi Tenggara tersebut merupakan rangkaian penyidikan setelah Kejagung lebih dahulu menyasar sejumlah lokasi di Jakarta pada Kamis (5/11/2026).
Dalam penggeledahan di Jakarta, penyidik mendatangi sebuah kediaman di Cilandak serta sejumlah kantor perusahaan, antara lain PT BSJ, PT KAA, dan PT DDA di APL Tower, Central Park.
Penyidik juga menggeledah dua kantor PT DDR yang masing-masing berlokasi di Mid Plaza dan kawasan SCBD, Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Pusat.
Dari rangkaian penggeledahan tersebut, Kejagung menyita uang tunai dari dua lokasi berbeda. Nilainya mencapai Rp11,2 miliar dan Rp595 juta. Uang itu diduga berasal dari tindak pidana korupsi.