- Menko Yusril Ihza Mahendra menyatakan keinginan Wapres Gibran membuktikan ijazah di PTUN tidak berguna pada Selasa di Istana Kepresidenan.
- Putusan MA dan MK yang bersifat final membuat peluang Peninjauan Kembali tertutup rapat bagi pihak Gibran.
- Objek sengketa yang sudah tidak ada menyebabkan gugatan di PTUN Jakarta berpeluang besar dihentikan oleh majelis hakim.
Alasannya, substansi atau objek sengketa—yakni suket yang dipersoalkan—sudah tidak lagi memiliki pijakan akibat putusan MA yang telah diterbitkan secara resmi.
"Lagi, perkara Bu Mercy dan Pak Denny Indrayana (suket penyetaraan pendidikan SMA Gibran), beliau kan mengajukan sebagai pihak tergugat intervensi, maka bisa mengajukan perlawanan. Tapi saya rasa, putusan MA itu sudah final, sudah di-upload juga. Karenanya, bisa berimplikasi nanti di PTUN akan langsung dihentikan perkaranya. Intinya, objek yang disengketakan kan sudah tak lagi ada," bebernya.
Ketiadaan objek hukum tersebut diyakini akan secara otomatis menggugurkan register perkara di peradilan tata usaha.
"Saya rasa, penagdilan bakal menghentikan perkara ini secara sendirinya, karena tak lagi ada onbjek sengketa. Kemungkinan akan dihapus dari registrasi perkara PTUN Jakarta."
Kontras Isu Mundur dan Niat Membela Diri
Penjelasan gamblang dari Menko Yusril ini mencuat di tengah simpang siur mengenai posisi politik Gibran di lingkaran Istana.
Sebelumnya, pihak kepresidenan sempat mengungkap adanya sinyal bahwa Gibran menyampaikan niatan mundur dari posisinya sebagai Wakil Presiden RI.
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengonfirmasi berlangsungnya pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dan Gibran pada hari yang sama.
"Berkaitan dengan apakah ada pertemuan pagi hari ini antara Presiden dan Wapres, kami infokan ke seluruh masyarakat memang benar pagi hari tadi pak Wapres ada pertemuan dengan Presiden," kata Prasetyo dalam konferensi pers di Istana.
Meski demikian, rentang dua jam setelah pernyataan Mensesneg mengemuka, Gibran justru tidak secara eksplisit menyatakan mundur ke hadapan publik.
Putra sulung Presiden ke-7 RI Joko Widodo itu justru memilih jalur pembuktian berkas akademik dari jenjang dasar hingga perguruan tinggi demi menjawab dinamika keabsahan dokumen pencalonannya pada Pilpres 2024 lalu.
"Salah satu saran beliau adalah agar saya tetap fight di PTUN dengan menghadirkan seluruh dokumen-dokumen dari SD sampai S1. Dan juga berkoordinasi Kemendikdasmen untuk mengajukan PK di MK," katanya.