- Menko Yusril Ihza Mahendra menyatakan keinginan Wapres Gibran membuktikan ijazah di PTUN tidak berguna pada Selasa di Istana Kepresidenan.
- Putusan MA dan MK yang bersifat final membuat peluang Peninjauan Kembali tertutup rapat bagi pihak Gibran.
- Objek sengketa yang sudah tidak ada menyebabkan gugatan di PTUN Jakarta berpeluang besar dihentikan oleh majelis hakim.
Suara.com - Yusril Ihza Mahendra, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, menyebut keinginan Wapres Gibran membuktikan keabsahan ijazahnya ke PTUN adalah tindakan yang tak berguna.
Yusril yang juga pakar hukum tata negara menilai, kehendak Gibran untuk berperkara di pengadilan tata usaha negara (PTUN) maupun opsi peninjauan kembali alias PK, sudah tak lagi memiliki dasar urgensi hukum.
Sebab, kata dia, Mahkamah Konstitusi maupun Mahkamah Agung sudah memberikan dasar hukum berkekuatan tetap, saling menguatkan serta mengikat perihal surat keterangan penyetaraan SMA milik Gibran tidak sah.
"Tak ada gunanya lagi. Putusan MA kan sudah bersifat final, karena materi hukumnya juga sama," kata Yusril di Istana Kepresidenan, Selasa (10/11/2026).
Peluang PK Dinilai Tertutup Rapat
Yusril menjelaskan lebih jauh dari sisi konstruksi hukum acara peradilan. Menurutnya, jalur Peninjauan Kembali yang sempat disinggung tidak memungkinkan lagi untuk dibuka oleh pihak mana pun.
"Memang sudah tidak bisa diapa-apakan lagi. Putusan MK bersifat final serta binding. Artinya, tak ada lagi upaya hukum yang bisa dilakukan atas perkara itu. MA juga sudah final. Karenanya, tidak ada satu pun pihak yang bisa mengajukan PK atas putusan MA maupun MK," kata Yusril.
Dalam perkara di Mahkamah Agung, Yusril memaparkan bahwa pihak tergugat adalah Dirjen Kemendikdasmen.
Dalam perkara tersebut, Gibran tidak tercatat sebagai pihak Tergugat Intervensi, sehingga ruang hukum untuk mengajukan langkah lanjutan tertutup bagi sang Wakil Presiden.
Sementara di lain sisi, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) juga dinilai tidak akan mengambil langkah PK, melainkan langsung bersiap mengeksekusi amar putusan lembaga peradilan tertinggi itu.
"Jadi, kalau sudah dieksekusi oleh Mendikmen sebagai atasan dari Dirjen Dikdasmen, maka putusan MA itu juga telah final," kata dia.
Kondisi tersebut mempertegas status perkara hukum yang telah memiliki kepastian hukum mutlak.
"Terkait putusan MA, itu sudah final. Pak Wapres tidak bisa mengajukan PK, karena dia kan bukan pihak yang berperkara. Kan itu perkara Subhan (pemohon), beliau (Gibran) bukan pihak," terang Yusril.
Gugatan di PTUN Jakarta Terancam Gugur
Mengenai gugatan yang tengah berjalan di PTUN, Yusril memperkirakan proses persidangan berpeluang besar dihentikan langsung oleh majelis hakim.