- Yusril Ihza Mahendra menyatakan upaya hukum Wakil Presiden Gibran terkait ijazah sudah tidak berguna karena putusan MK dan MA sudah final.
- Yusril menjelaskan mekanisme normatif apabila Gibran mengundurkan diri atau dimakzulkan melalui proses konstitusional di MPR dan DPR.
- Putusan MA memuat pertimbangan hukum serius mengenai pelanggaran yang dinilai membahayakan kehidupan demokrasi bangsa Indonesia.
"Maka dengan sendirinya akan, sekaligus MPR akan menulis surat kepada Presiden memberitahu bahwa ada kekosongan Wakil Presiden lalu Presiden diminta untuk mengajukan dua nama dengan persyaratan-persyaratannya untuk disampaikan kepada MPR. Jadi itu dari segi normatifnya seperti itu," jelas Yusril.
Adapun jika Gibran dimakzulkan, prosesnya dapat dimulai melalui pengajuan hak menyatakan pendapat (HMP) oleh anggota DPR. DPR kemudian dapat membawa persoalan tersebut ke MK untuk diuji sebelum melanjutkan proses konstitusional di parlemen.
"Apa sekarang ini mau angket atau langsung pernyataan pendapat. Pernyataan pendapatnya kan DPR mengatakan sudah tidak lagi memenuhi syarat karena soal ijazah, pakai pasal itu. Lalu MK putuskan betul, balik lagi ke DPR, DPR minta sidang istimewa MPR," beber Yusril
Namun, Yusril menilai persoalan tersebut tidak perlu kembali dibawa ke MK karena lembaga itu telah mengeluarkan putusan. Ia menyebut putusan MK juga menyatakan penilaian keabsahan dokumen pendidikan merupakan kewenangan lembaga lain.
"Dalam putusan MK itu dikatakan ini menyangkut kewenangan lembaga lain yang dapat menilai secara keabsahan," pungkas Yusril.