- Kompolnas mendesak Polri mengusut kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto secara transparan karena informasi yang beredar di media sosial masih simpang siur.
- Kompolnas meminta tim khusus Polri membuka fakta serta menyampaikan perkembangan penyidikan secara berkala.
- Dalam kasus ini, empat jenderal polisi, termasuk Listyo Sigit Prabowo, disebut telah ditetapkan sebagai tersangka.
Suara.com - Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) mendesak Polri mengusut kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto secara transparan dan akuntabel.
Desakan ini muncul karena informasi mengenai kasus yang turut menyeret sejumlah perwira tinggi Polri, termasuk mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, masih simpang siur di ruang publik, terutama media sosial.
“Kenapa ini saat ini momennya jadi sangat penting untuk lebih transparan? Karena memang banyak informasi yang di publik itu belum ketemu ujung pangkalnya,” kata Komisioner Kompolnas Choirul Anam kepada wartawan, Selasa (10/11/2026).
Anam berharap tim khusus yang dibentuk Polri dapat mengungkap kasus tersebut secara terperinci. Menurutnya, penyadapan ilegal itu tidak hanya menyasar Presiden Prabowo, tetapi juga sejumlah pihak lainnya.
“Kami berharap tim ini bisa menjelaskan sedetail mungkin sehingga fakta-fakta atau peristiwa yang berseliweran di publik menjadi satu peristiwa yang memang benar,” ujar Anam.
Ia menegaskan, Mabes Polri bertanggung jawab menyampaikan perkembangan penanganan perkara secara terbuka dan berdasarkan fakta hukum yang menjadi dasar penyidikan.
“Karena satu peristiwa dengan peristiwa yang lain kalau kita ikutin di berbagai sosial media khususnya, itu kayak nggak ketemu dan itu akan merugikan penegakan hukum sendiri,” ucapnya.
Meski demikian, Anam meyakini Polri dapat menangani kasus tersebut secara objektif dan profesional. Ia menilai, penjelasan berkala mengenai tahapan maupun substansi penyidikan diperlukan agar informasi yang berkembang di masyarakat tetap berlandaskan fakta hukum.
“Jadi, untuk menunjukkan isu ini adalah isu penegakan hukum, ya, minta supaya ada penjelasan secara berkala. Berkala secara substansi maupun berkala secara tahapan,” kata Anam.
“Apa pun tahapannya, apa pun substansinya, harus dibuka di publik. Publik punya harapan besar kepada rekan-rekan Mabes Polri saat ini yang menjalankan kasus ini, khususnya mereka yang merasa dirinya sebagai target penyadapan,” imbuhnya.
Dalam perkembangan penanganan perkara ini, Polri telah menetapkan empat jenderal polisi sebagai tersangka. Mereka adalah Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Pol Ahrie Sonta Nasution, Irjen Pol Eko Hadi Santoso, dan Irjen Pol Slamet Uliandi.
Sementara itu, untuk memastikan pengusutan berjalan transparan, Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto tengah mempersiapkan tim khusus yang akan dipimpin langsung oleh Kabareskrim Polri.
Tim tersebut bertugas mengusut dugaan tindak pidana ilegal akses berupa penyadapan terhadap sejumlah tokoh negara, termasuk Presiden Prabowo Subianto.
Keempat jenderal yang ditetapkan sebagai tersangka dijerat dengan sejumlah pasal berlapis, di antaranya Pasal 258 dan Pasal 332 ayat (1) dan/atau ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, serta Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Ancaman pidana yang disebutkan mencapai 10 tahun penjara.