- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1978 mengatur hak keuangan dan pensiun bagi mantan presiden serta wakil presiden.
- Gibran Rakabuming Raka berpotensi tetap menerima uang pensiun meskipun menghadapi isu pemakzulan dari jabatannya.
- Hak pensiun batal diberikan apabila Majelis Permusyawaratan Rakyat memutuskan pemberhentian tersebut dilakukan secara tidak hormat.
Suara.com - Isu pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka turut memunculkan pertanyaan mengenai hak keuangan setelah tidak lagi menjabat.
Salah satu yang menjadi perhatian adalah apakah Gibran tetap berhak mendapatkan uang pensiun apabila diberhentikan melalui mekanisme pemakzulan.
Pada dasarnya, mantan Wakil Presiden memiliki hak memperoleh pensiun sebagaimana diatur dalam undang-undang. Namun, terdapat ketentuan khusus mengenai status pemberhentian yang dapat memengaruhi hak tersebut.
Lantas, jika Gibran dimakzulkan apakah dapat pensiun? Berikut penjelasan berdasarkan peraturan yang berlaku.
1. Hak Pensiun Wakil Presiden Diatur dalam UU Nomor 7 Tahun 1978
Ketentuan mengenai hak keuangan Presiden dan Wakil Presiden diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1978 tentang Hak Keuangan/Administratif Presiden dan Wakil Presiden serta Bekas Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia.
Dalam Pasal 6 ayat (1), disebutkan bahwa Presiden dan Wakil Presiden yang berhenti dengan hormat dari jabatannya berhak memperoleh pensiun.
Sementara itu, Pasal 6 ayat (2) menjelaskan bahwa besaran pensiun pokok adalah 100 persen dari gaji pokok terakhir.
Artinya, hak pensiun tidak diberikan secara otomatis kepada setiap mantan Wakil Presiden. Status pemberhentian menjadi salah satu faktor penting untuk menentukan apakah seseorang memenuhi persyaratan tersebut.
2. Apakah Gibran Dimakzulkan Tetap Bisa Mendapatkan Pensiun?
Gibran berpotensi tetap memperoleh hak pensiun apabila pemberhentiannya tidak ditetapkan sebagai pemberhentian tidak dengan hormat.
Hal ini dijelaskan dalam bagian penjelasan Pasal 6 UU Nomor 7 Tahun 1978. Aturan tersebut menyebutkan bahwa setiap pemberhentian Presiden atau Wakil Presiden merupakan pemberhentian dengan hormat.
Pengecualian berlaku apabila Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) secara tegas menyatakan dalam ketetapannya bahwa pemberhentian tersebut dilakukan dengan tidak hormat.
Dengan demikian, pemakzulan tidak serta-merta menghilangkan hak pensiun Gibran. Penentunya adalah bagaimana status pemberhentian tersebut ditetapkan oleh MPR.
3. Perbedaan Mundur dan Dimakzulkan terhadap Hak Pensiun