- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1978 mengatur hak keuangan dan pensiun bagi mantan presiden serta wakil presiden.
- Gibran Rakabuming Raka berpotensi tetap menerima uang pensiun meskipun menghadapi isu pemakzulan dari jabatannya.
- Hak pensiun batal diberikan apabila Majelis Permusyawaratan Rakyat memutuskan pemberhentian tersebut dilakukan secara tidak hormat.
Pengunduran diri dan pemakzulan merupakan dua mekanisme berbeda dalam mengakhiri masa jabatan Wakil Presiden.
Jika seorang Wakil Presiden mengundurkan diri dan pemberhentiannya berstatus dengan hormat, ia berhak memperoleh pensiun sesuai ketentuan undang-undang.
Sementara itu, dalam mekanisme pemakzulan, terdapat kemungkinan pemberhentian dinyatakan tidak dengan hormat melalui ketetapan MPR. Kondisi inilah yang dapat memengaruhi hak pensiun mantan Wakil Presiden.
Karena itu, anggapan bahwa Wakil Presiden yang dimakzulkan pasti kehilangan hak pensiun tidak sepenuhnya tepat. Perlu melihat isi keputusan pemberhentiannya terlebih dahulu.
4. Apakah Mantan Wakil Presiden Mendapatkan Pensiun Seumur Hidup?
UU Nomor 7 Tahun 1978 mengatur hak pensiun bagi Presiden dan Wakil Presiden yang berhenti dengan hormat. Ketentuan ini menjadi dasar pemberian pensiun kepada mantan pejabat tersebut.
Namun, besaran dan hak administratif lainnya tetap harus merujuk pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
Jadi, menjawab pertanyaan Gibran dimakzulkan apakah dapat pensiun, jawabannya adalah masih berpotensi. Selama pemberhentiannya tidak secara tegas dinyatakan sebagai pemberhentian tidak dengan hormat oleh MPR, terdapat dasar hukum bagi Gibran untuk memperoleh hak pensiun sebagai mantan Wakil Presiden.